Berita Aceh Tamiang

DPRK Aceh Tamiang Diminta Sahkan Rancangan Qanun Sampah

DPRK Aceh Tamiang Diminta segera membahas dan mengesahkan Raqan Sampah agar pengelolaan sampah bisa terkontrol.

DPRK Aceh Tamiang Diminta Sahkan Rancangan Qanun Sampah
SERAMBINEWS.COM/Dok DLH
Tumpukam kantung plastik berisi sampah dikumpulkan tim kebersihan di sisi pantai Pulau Rukui, Kecamatan Bandamulia, Aceh Tamiang, Sabtu (5/10/2019). Sebanyak 600 kilogram sampah berhasil diangkut dari areal pantai. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - DPRK Aceh Tamiang Diminta segera membahas dan mengesahkan Raqan Sampah agar pengelolaan sampah bisa terkontrol.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang, Sayed Mahdi mengatakan Qanun Sampah sudah mendesak karena selama ini pihaknya kesulitan mengontrol pengelolaan sampah karena belum didukung regulasi.

"Kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya masih sangat rendah. Kami perlu regulasi untuk membenahi ini," kata Sayed, Jumat (11/10/2019).

Dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Dinas LH Aceh Tamiang bersama tim ahli dari Unsyiah dan sejumlah unsur masyarakat di aula Bappeda Aceh Tamiang pada Juli lalu, Pemkab Aceh Tamiang telah mewacanakan denda maksimal Rp 50 juta bagi pelanggaran pengelola dan pembuang sampah.

"Poin pentingnya penegakkan hukum. Selama ini kami tidak bisa menegur warga yang buang sampah sembarangan karena tidak ada acuan. Tapi perlu diingat itu nilai maksimal. Tujuannya cuma untuk menciptakan kota yang bersih dan rapi," tuturnya.

Dijelaskannya lagi, Raqan ini disusun berdasarkan beberapa asas, seperti tanggung jawab, manfaat, keadilan hingga asas nilai ekonomi.

"Harapan kita kesehatan masyarakat terjamin dan terpelihara kualitas lingkungan," tukas Sayed.

Warga Protes Tumpukan Sampah di Seputaran Jalan Pertamina Simeulue Sebabkan Bau Menyengat

Video - Fun Bike dan Fun Walk HUT Bireuen, Peserta Kutip Sampah Disepanjang Rute yang Dilalui

Tim Gabungan Pungut 600 Kilogram Sampah di Pantai Pulau Rukui

Terpisah, Ketua DPRK Aceh Tamiang Suprianto mengaku pembahasan Raqan Sampah masih terkendala dengan formasi pimpinan kolektif dewan.

Meski rapat paripurna sudah menetapkan tiga nama sebagai pimpinan DPRK Aceh Tamiang, mereka belum bisa bekerja karena belum disetujui Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah.

"Kami berjanji bila administrasi ini sudah beres, maka yang berkaitan dengan kepentingan umum akan segera dibahas," kata dia.

Diketahui paripurna sudah menetapkan Suprianto (Gerindra), Fadlon (PA) dan Muhammad Nur (Demokrat) sebagai pimpinan DPRK Aceh Tamiang. Namun sejak dilantik sebulan lalu, lembaga ini belum bisa menetapkan AKD karena belum menerima SK dari Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah. (*)

Penulis: Rahmad Wiguna
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved