Berita Aceh Tamiang

Distan Aceh Tamiang Keluarkan Surat Peringatan untuk Dua Koperasi Pelaksana PSR

Pj Kepala Dinas Tanbunak Aceh Tamiang, Yunus mengatakan surat peringatan ini didasari keluhan sejumlah petani sebagai penerima manfaat

SERAMBINEWS.COM/RAHMAD WIGUNA
Pj Kadis Tanbunak Aceh Tamiang Yunus saat melaunching PSR di Jamborambong, beberapa waktu lalu. Dua koperasi pelaksanaan diberikan surat peringatan agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini. 

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

 Pj Kepala Dinas Tanbunak Aceh Tamiang, Yunus mengatakan surat peringatan ini didasari keluhan sejumlah petani sebagai penerima manfaat

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG - Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Distanbunak) Aceh Tamiang mengeluarkan surat peringatan untuk dua koperasi pelaksana peremajaan sawit rakyat (PSR), Kamis (17/10/2019). 

Surat peringatan ini berkaitan erat dengan capaian pekerjaan Koperasi Wassalam dan Koperasi Usaha Bersama dalam mengelola 1.639 hektare perkebun sawit petani yang saat ini masih berlangsung. 

Pj Kepala Dinas Tanbunak Aceh Tamiang, Yunus mengatakan surat peringatan ini didasari keluhan sejumlah petani sebagai penerima manfaat. Dia memastikan ada tim dari dinas yang sudah mengecek informasi miring itu dengan mendatangi areal pekerjaan. 

BREAKING NEWS: Enam Maling Bersebo Bawa Golok saat Beraksi di Toko Grosir Subulussalam Terekam CCTV

Gading Marten Dekati Juria Hartmans, Melaney Justru Sebut Mantan Gisel Ini Cocok dengan Luna Maya

Besok, Golkar Aceh Laksanakan Orientasi Anggota Dewan Partai

"Sebagian informasi ada yang betul, sebagian lagi ada yang tidak sesuai. Intinya kami ingin koperasi bertanggung jawab atas pekerjaan," kata Yunus, Kamis (17/10/2019).  

Sedikit dibukanya, surat peringatan itu berisi imbauan agar kedua koperasi pelaksana bekerja sesuai amanah Undang-undang dan RAB. Dia tidak ingin petani dirugikan bila pekerjaan melenceng dari konsep yang telah disepakati. 

"Karena itu kan memang uang petani, mereka (petani) harus menerima hak mereka," kata Yunus. 

Meski begitu, dia menjelaskan Distanbunak tidak bisa memberi sanksi kepada koperasi yang dianggap melenceng. Sanksi hanya bisa diberikan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).  

"Kami imbau agar lahan yang semak dibersihkan kembali. Dan nanti setelah tanam, koperasi masih bertanggung jawab menjadi pendamping," jelasnya. 

Sebelumnya sejumlah petani mengeluh areal kebun sawit mereka yang sudah dibersihkan kembali semak, dampak tidak tersedianya bibit sawit. 

Dalam kesempatan itu Yunus pun meminta petani yang menerima manfaat PSR bersabar karena semua tahapan sedang berproses. Dia memastikan dinasnya akan tetap mengawal program ini agar petani menerima hak secara penuh. 

Dia menambahkan program penanaman padi, jangung, kedelai (pajali) sebagai solusi alternatif pengganti pendapatan petani selama sawit belum berproduksi dipastikannya tetap dikerjakan.  

 "Awal November jagung untuk seribu hektare sudah masuk. Diharapkan petani nantinya petani bisa merawat tanaman sawit agar produksinya maksimal," pesan Yunus. (*)

Penulis: Rahmad Wiguna
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved