Senin, 20 April 2026

Politik

Jelang Dilantik, Ini Harapan Partai Aceh kepada Presiden Jokowi

Sebab, sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, masih ada sekitar

Penulis: Yarmen Dinamika | Editor: Nurul Hayati
DOK SERAMBINEWS.COM
Muzakir Manaf 

Sebab, sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, masih ada sekitar sepuluh butir lagi klausul MoU dan kewenangan Aceh yang belum terwujud. Padahal, perdamaian Aceh sudah berlangsung 14 tahun.

Laporan Yarmen Dinamika l Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA), H Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem berharap, kepemimpinan periode kedua Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden RI, didampingi KH Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden RI, dapat menuntaskan poin-poin perjanjian damai atau MoU Helsinki serta sejumlah kewenangan lainnya untuk Aceh.

Sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sebab, sejak perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, 15 Agustus 2006 di Helsinki, Finlandia, masih ada sekitar sepuluh butir lagi klausul MoU dan kewenangan Aceh yang belum terwujud.

Padahal, perdamaian Aceh sudah berlangsung 14 tahun.

Harapan itu disampaikan Mualem melalui Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh, H Muhammad Saleh, Jumat (18/10/2010) malam di Banda Aceh.

Tepatnya dua hari menjelang pelantikan dan pengambilan sumpah Jokowi dan KH Ma'ruf masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024.

Kabag TU Sidak Kemenag Agara, Pegawai Kaget dan Temukan Sejumlah Catatan

Menurut Shaleh, begitu dia akrab disapa, komitmen ini menjadi penting sebagai upaya merawat damai abadi di Aceh.

Sehingga tidak ada celah bagi para pihak “perusak damai Aceh”.

Untuk menghadapkan kembali Aceh vis-a-vis (berhadap-hadapan) dengan Jakarta (Pemerintah Indonesia).

Sebab, hal itu tidak ada gunanya bagi keamanan dan stabilitas di negeri ini.

"Kecuali itu, semakin memperkokoh sosok Jokowi sebagai Presiden Indonesia yang peduli terhadap keutuhan NKRI," ulas Shaleh.

Selain itu, lanjut Shaleh, rakyat Aceh berharap agar Dana Otsus dapat diperpanjang atau diberikan selamanya untuk Aceh, setelah berakhir pada 2027 mendatang.

"Itu sebabnya berbagai ruang dialog dapat diwujudkan dan tingkatkan," kata Shaleh.

Menurutnya, untuk mempercepat proses yang ada, salah satu caranya adalah Presiden Jokowi membentuk satu badan ad-hoc lintas kementerian yang berkedudukan di Aceh.

"Badan ini langsung di bawah presiden,” usul Mualem melalui Jubir Partai Aceh, H Muhammad Saleh.

Badan ad-hoc ini, rinci Shaleh, terdiri atas unsur Kemendagri, Kemenkopolhukam, Kementerian Keuangan, Bappenas, serta kementerian terkait lainnya.

Perwakilan Demokrat belum Disetujui Nova, DPRK Aceh Tamiang Hanya Lantik Dua Pimpinan

Sehingga, setiap persoalan yang muncul dapat segera dituntaskan (eksekutornya) ada di Aceh, tanpa perlu mata rantai birokrasi yang panjang.

“Ini sesuai visi dan prinsip Presiden Jokowi yang akan membentuk kabinet dari sosok menteri yang mempunyai kemampuan sebagai eksekutor,” jelas Shaleh.

“Kontestasi politik Pileg dan Pilres 2019 sudah berakhir. Saatnya Presiden Jokowi merekat kembali persatuan dan kesatuan negara. Sebagai Bapak Bangsa pada paruh kedua kepemimpinannya, Jokowi akan dikenang dari Sabang hingga Papua,” ulas Shaleh.

Partai Aceh juga berharap, Presiden Jokowi tetap membangun infrastruktur Aceh dengan sejumlah program proyek skala nasional di Aceh.

“Yang sudah berjalan dapat dituntaskan dan yang belum, diwujudkan kembali. Salah satunya adalah pembangunan terowongan Geurutee yang menjadi harapan besar masyarakat di pantai barat selatan Aceh,” jelas Shaleh.

Terkait kekhususan Aceh dalam menjalankan syariat Islam, Partai Aceh berharap, Jokowi-Ma’ruf Amin, dapat meningkatkan dan mengoptimalkan bantuan pemberdayaan ulama, dayah, dan pesantren di Aceh.

Sasarannya, adalah untuk mereduksi adanya ajaran atau paham radikalisme di Aceh.

”Sebagai Wakil Presiden, KH Ma’ruf Amin kami harapkan dapat berperan optimal. Apalagi, mayoritas dayah dan pesantren di Aceh adalah Ahlisunnah Wal Jamaah (Aswaja),” demikian Mualem, melalui Jubir Partai Aceh, Muhammad Saleh. (*)

Atlet Atletik se-Aceh Bersaing di Kejurda 2019

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved