Breaking News:

Lingkungan

Walhi Aceh Sorot Pembangunan Jalan Setapak di Kawasan Hutan Kampung Rerebe di Galus

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata itu diduga belum memiliki izin layak lingkungan dan izin pinjam pakai kaw

SERAMBINEWS.COM/MASRIZAL BIN ZAIRI
Direktur Walhi Aceh, Muhammad Nur 

Laporan Masrizal I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh menyorot pembangunan jalan setapak ke lokasi air terjun yang berada dalam kawasan hutan di kawasan Kampung Rerebe, Kecamatan Tripa Jaya, Gayo Lues (Galus).

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pariwisata itu diduga belum memiliki izin layak lingkungan dan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Gubernur Aceh.

Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Muhammad Nur kepada Serambinews.com, Selasa (29/10/2019) menjelaskan bahwa tujuan pembangunan jalan itu memang untuk memajukan pariwisata yang ada di Galus.

Jabat Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto Masih Gunakan Mobil Pribadi untuk Bekerja

Calon Pelamar CPNS di Aceh Diingatkan Jangan Percaya Calo

PAN Tetapkan Anggota DPR asal Aceh Nazaruddin Dek Gam Duduk di Komisi III

Tapi, sambung M Nur, masyarakat setempat menolak pembangunan jalan setapak tersebut karena bisa merusak kealamian hutan dan akan terjadinya perambahan hutan dikemudian hari.

“Pemerintah harus memperhatikan penolakan pembangunan jalan dari masyarakat karena penilaian masyarakat terhadap pembangunan jalan tersebut belum dibutuhkan,” katanya.

Sebelum memulai mengerjakan kegiatan infrastruktur jalan setapak, seharusnya pemerintah perlu berkoordinasi dengan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)/atau Ditjen Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan untuk memperoleh peta kawasan hutan yang paling mutakhir.

“Perkiraan kawasan hutan yang akan dilalui oleh rencana pembangunan jalan sudah harus diketahui sejak tahap perencanaan teknis awal (studi kelayakan),” ungkap aktivis lingkungan itu.

M Nur menambahkan, Direktorat Bina Teknik, Ditjen Bina Marga sebagai penanggungjawab penyiapan dokumen lingkungan (amdal) perlu mengajukan permohonan telaahan kawasan hutan lindung/konservasi.

Dokumen itu nantikanya diberikan kepada instansi kehutanan dalam hal ini Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

“Tujuannya untuk mendapatkan kepastian luas kawasan hutan yang akan terkena rencana jalan,” pungkasnya.(*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Ansari Hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved