India Cabut Status Otonomi Khusus Khasmir, Berlaku Mulai 31 Oktober 2019, Apa Perubahannya?

Status Otonomi Khusus menjamin Jammu dan Kashmir berhak memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan memiliki kebebasan menangani semua urusan pemerintahan, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi. Kini semua keistimewaan itu telah dicabut oleh Pemerintah India.

SERAMBINEWS.COM, ANKARA - Perubahan konstitusi yang disetujui oleh parlemen India pada tanggal 5 Agustus 2019, akan mengubah status wilayah lembah Khasmir selamanya.

Dikutip Serambinews.com dari Anadolu Agency, pencabutan otonomi dan undang-undang kewarganegaraan terpisah untuk Jammu dan Kashmir yang dikelola India, akan mulai berlaku pada Kamis 31 Oktober 2019.

Ini menjadi akhir dari status otonomi khusus yang selama ini disandang oleh Jammu dan Khasmir.

Mulai Kamis dan selanjutnya, wilayah itu akan dibagi menjadi wilayah persatuan Jammu dan Kashmir, serta Ladakh.

Masing-masing wilayah ini akan dikelola oleh dua Gubernur Letnan, yaitu Girish Chandra Murmu dan Radha Krishna Mathur.

Kantor gubernur dan otoritas eksekutif tertinggi akan berubah menjadi Gubernur Letnan, yang akan melapor ke Sekretaris Negara India di New Delhi.

• Muslim Khasmir Protes Larangan Jual Beli Daging Sapi

• India Izinkan Anggota Parlemen Uni Eropa Kunjungi Kashmir, Salah Satu Wilayah Konflik Tertua diDunia

• India Pilih Sabang, Untuk Pembangunan Rumah Sakit

Status istimewa Kashmir

Sebelumnya, wilayah Jammu dan Khasmir menyandang status istimewa yang tercantum dalam Pasal 370.

Berdasarkan pasal itu, Jammu dan Kashmir berhak memiliki konstitusi sendiri, bendera sendiri dan memiliki kebebasan menangani semua urusan pemerintahan, kecuali bidang hubungan luar negeri, pertahanan dan komunikasi.

Ketetapan lain diatur dalam Pasal 370 - 35A adalah memberikan hak istimewa kepada penduduk tetap, termasuk tunjangan pekerjaan.

Tetapi keistimewaan yang paling berarti adalah bahwa hanya mereka yang berhak membeli dan memiliki tanah di negara bagian itu.

Penduduk dari wilayah lain di India tidak bisa membeli tanah atau menguasai properti di wilayah ini.

Ketentuan berlaku bagi seluruh wilayah Kashmir yang dikuasai India, termasuk Jammu dan Ladakh.

Kini, semua kelonggaran itu telah dicabut oleh Pemerintah India.