Menggapai Aceh "Bereh"  

Oleh Dokter Herianti , Mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Syiah Kuala Banda

 Usaha meningkatkan pelayanan publik oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Aceh terus ditingkatkan. Kali ini ruang lingkupnya diperluas hingga ke kabupaten/kota melalui gerakan yang semakin gencar kita dengar yaitu gerakan Bereh, akronim dari bersih, rapi, estetis, dan hijau.

Hal ini dikarenakan manfaat nyata dari aksi yang awalnya bernama BRI Hijau ketika diimplementasikan di lingkungan Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) terasa nyata. Bekerja menjadi lebih semangat, lebih cepat, dan semakin kompak dengan kerja cepat dan tepat, khususnya dalam menyiapkan RAPBA-P 2019 dan RAPBA 2020 pada September yang lalu.

Gerakan Bereh yang dilakukan secara kolaboratif dengan pemerintah kabupaten/kota ini bertolak dari kesadaran bahwa Aceh Hebat akan lebih baik lagi pencapaiannya apabila kinerja ASN di tingkat provinsi hingga kecamatan lebih baik lagi dari yang sudah-sudah. Tentu kita harus bersyukur atas pencapaian yang sudah ada.

Ini tentunya juga berkat kerja keras dan kerja sama ASN di seluruh Aceh. Namun, karena kita yakin masih bisa mencapai hasil kerja yang lebih baik lagi dengan terus memaksimalkan kinerja dalam bekerja membangun daerah.

Salah satu tantangan nyata adalah mewujudkan Aceh Hebat secara pentahelix, dimana tujuan bersama Program Aceh Hebat harus dilakukan secara bersama (kolaboratif) dan sinergi dengan berbagai pihak. Kesadaran lain yang juga utama adalah memungkinkan percepatan manfaat pelayanan publik dari keberadaan berbagai sarana pemerintah yang terdekat dengan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti sarana pendidikan, sarana kesehatan, termasuk juga kantor kecamatan dan kantor desa.

Pada sarana kesehatan, Sekretaris Daerah Aceh dr. Taqwallah, telah menginstruksikan seluruh tenaga kesehatan se-Aceh untuk bergerak bersama dalam mencegah stunting dan mensukseskan program Bereh. Sekda juga meminta agar pejabat di Dinas Kesehatan untuk memastikan bidan desa menetap di tempat dia ditugaskan.

Penting untuk memastikan bagaimana caranya bidan desa itu harus bertahan di gampong. "Mereka salah satu kunci utama pencegahan stunting di gampong," kata Taqwallah dalam rapat konsolidasi terkait percepatan gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau (Bereh), stunting dan JKA bersama Kepala Dinas Kesehatan, BPJS dan Direktur Rumah Sakit dari seluruh Aceh, di Banda Aceh, Selasa (8/10/2019).

Sekda mengatakan, ada beberapa titik pantau yang wajib dilakukan tenaga kesehatan khususnya bidan desa. Pertama, mereka harus memantau dan mendata setiap ibu hamil. Mereka harus memastikan ibu hamil mempunyai buku KIA dan diberikan tablet tambah darah saat hamil. "Bidan harus memeriksa ibu hamil minimal empat kali" tambahnya.

Selanjutnya adalah saat bayi lahir, petugas harus memastikan agar bayi mendapatkan ASI ekslusif begitu lahir. "Jika anak mendapatkan susu ASI pertama, biasanya anak akan terhindar dari penyakit infeksi hingga usia tiga bulan pertama," tambahnya.

Bagi ibu paska-persalinan harus diberikan pemahaman agar memberikan ASI kepada bayi hingga usia 24 bulan, serta memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Itu semua disebut sebagai masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Hal yang serupa disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati. Pihaknya juga terus mendorong seluruh elemen bekerja dan bergerak bersama untuk pengentasan stunting di Aceh. Banyak instansi yang punya target sama dengan program berbeda.

Harusnya jika dilakukan bersama maka tujuan yang hendak dicapai akan lebih mudah. BKKBN misalnya, punya program gampong KB, sementara PKK punya program rumoh gizi. Jika keduanya bergerak secara terintegrasi, maka pengentasan stunting akan lebih cepat. Harapannya diakhir tahun 2020 nanti seluruh gampong di Aceh sudah memiliki rumoh gizi.

Selanjutnya pada sektor layanan publik seperti pada kantor kecamatan dan kepala desa di Gayo Lues, Sekda berpesan untuk membenahi tempat pelayanan publik dan ruangan kerja. Keduanya harus dipastikan tertata baik, tersusun rapi serta bersih.

Hal ini, harus dilakukan bersama sehingga kesadaran menjaganya pun tetap dipangku bersama. Ia mengibaratkan pekerjaan layanan publik layaknya kerja memadamkan kebakaran yang tak bisa dilakukan perorangan tapi harus bersama-sama.