Menag Larang Penggunaan Cadar, Di Era Orde Baru Jilbab Juga Pernah Dilarang

Menag Larang Penggunaan Cadar, Di Era Orde Baru Jilbab Juga Pernah Dilarang

SERAMBINEWS.COM - Pernyataan Menteri Agama Fachrul Rozi yang ingin melarang pemakaian cadar dan celana cingkrang di lingkungan pemerintah menuai kontroversi.

Meski belum dalam bentuk aturan, larangan pemakaian simbol-simbol atau atribut pernah dilakukan pemerintah di zaman Orde Baru.

Pelarangan memakai atribut keagamaan di Orde Baru bahkan lebih parah.

Misalnya, sejumlah siswi dikeluarkan dari sekolah hanya karena tetap memakai jilbab di lingkungan sekolah padahal sudah dilarang oleh kepala sekolahnya.

“Pemerintah Orde Baru menganggap kemunculan pemakaian jilbab sebagai wujud sikap oposan terhadap mereka…” tulis Alwi Al Atas dan Fifrida Desliyanti dalam Revolusi Jilbab.

Dikutip dari laman historia.id, dalam artikel berjudul Jilbab Terlarang di Era Orde Baru yang ditulis Hendri Jo, simbol-simbol agama kerap memang menakutkan bagi penguasa.

Demam Jilbab

Reideologisasi (baca: repolitisasi) Islam usai kekuasaan Presiden Sukarno tumbang (1967), mengalami tantangan dari pemerintah Orde Baru.

Sedapat mungkin, pemerintah Orde Baru memberangus simbol-simbol ideologis yang terkait dengan Islam.

Salah satunya dengan membonsai peran partai-partai politik Islam sehingga terkontrol secara efektif.

“Pemerintah Orde Baru meragukan itikad baik tokoh-tokoh Islam jika diberi keleluasaan politik,” ungkap Abdul Qadir Djaelani, eks aktivis Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).

Terjegal di panggung politik formil, geliat reideologisasi Islam justru semakin marak di kampus-kampus (terutama di perguruan-perguruan tinggi negeri terkemuka seperti ITB dan UI).

Atas prakarsa Imaduddin Abdurrachim - tokoh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Bandung-, pada 1974 diselenggarakan kegiatan LMD (Latihan Mujahid Dakwah).