Salam

Seleksi Calon Penerima Beasiswa Harus Terbuka

PLT Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, menanggapi serius isu dugaan penyelewengan proses seleksi calon penerima Beasiswa

Seleksi Calon Penerima Beasiswa Harus Terbuka
PLT Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT

PLT Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MT, menanggapi serius isu dugaan penyelewengan proses seleksi calon penerima Beasiswa dari pemerintah provinsi . "Pak Nova sudah perintahkan Inspektur Aceh untuk memeriksa Tim Beasiswa BPSDM Aceh," kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdul Gani.

Beberapa waktu lalu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Aceh membuka penerimaan beasiswa 2019 untuk jenjang S1, S2, dan S3. Saat ini, proses seleksi sedang menunggu hasil test potensi akademik. Namun, diduga ada permainan dalamproses seleksi. Tim beasiswa sudah meluluskan calon-calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Isu itu, kata Juru Bicara, juga sampai ke telinga Plt Gubernur. Orang nomor satu di Aceh ini merasa terusik. "Pak Nova mendapat banyak laporan dari berbagai pihak yang menduga terjadi inkonsistensi dalam proses seleksi administrasi calon penerima beasiswa tahun 2019. Pak Nova tidak menolerir inkonsistensi terhadap ketentuan persyaratan, makanya beliau memerintahkan Inspektur Aceh untuk memeriksa dan mendalaminya." Plt Gubernur Aceh juga meminta kepada BPSDM Aceh untuk kembali kepada persyaratan yang sudah diumumkan, dan menjalankan ketentuan tersebut secara konsisten, tanpa ada diskriminasi. "Bagi yang tidak dapat memenuhi persyaratan seperti TOEFL, IALTS, TOAFL, LoA, dan sejenisnya, tidak boleh diluluskan."

Kasubbid Pengembangan Sumber Daya Non Aparatur BPSDM Aceh, Rezasyah, membantah secara tegas gugaan adanya permainan dalam proses seleksi peneriman beasiswa Pemerintah Aceh. Ia tegaskan, dalam melakukan rekrutmen penerima beasiswa, BPSDM berpedoman kepada Pergub Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh. Ia menjelaskan, setiap tahapan seleksi penerimaan beasiswa selalu dievaluasi secara kolektif. Tim seleksi terdiri atas internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) beserta tim ahli yang berasal dari akademisi berbagai universitas di Aceh. Ia juga memastikan tidak ada intervensi dari pihak-pihak tertentu dalam proses seleksi tersebut.

Bisa saja dugaan penyelewengan itu tidak benar kali ini. Akan tetapi, isu "permainan" dalam penyaluran beasiswa itu berhembus setiap tahun. Ada yang berhak malah tak bisa menerima. Sebaliknya, yang dianggap tak berhak malah menerimnya. Kita ingin mengingatkan bahwa pemberian beasiswa itu merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan membantu siswa atau mahasiswa yang memiliki kepandaian tetapi kurang mampu dari segi finansial untuk melanjutkan pendidikan di dalam atau di luar negeri. Makanya, menjadi aneh jika sekarang anak-anak pejabat yang punya duit malah kebagian beasiswa. Syukur jika anak itu pintar.

Tapi, bila si penerima beasiswa --hasil KKN-- itu ternyata bodoh bagaimana? Yang harus dihormati sekarang adalah dasar pemberian beasiswa  itu. Yakni, untuk siswa atau mahasiswa berprestasi yang secara ekonomi sangat lemah. Kalau pun dari luar itu ada juga yang menerima, tentu sebagai pengecualian yang prosesnya juga harus terbuka agar tak muncul iri dan dengki.

Seorang pengamat penyaluran beasiswa dari provinsi-provinsi di Indonesia mengatakan, prosesnya terbukti tidak melalui mekanisme yang benar. Penunjukan penerima beasiswa seharusnya mengutamakan siswa atau mahasiswa berprestasi yang kurang mampu secara finansial.

Oleh sebab itu, kita sangat mengapresiasi sikap korektif dan ketegasan Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, yang menginginkan penyaluran beasiswa harus jatuh ke orang yang tepat. Jadi bukan ke orang-orang titap atau hasil KKN.

Harapan kita, ke depannya harus ada langkah antisipasi yang lebih serius lagi agar penyaluran Beasiswa lancar serta tepat sasaran. Langkah antisipasinya adalah pengawasan ketat. Sekali lagi, idealnya, para penerima beasiswa benar-benar berasal dari golongan tidak mampu tetapi potensial dan cerdas.

Dengan demikian, alokasi dana APBA untuk mereka yang terpilih tidak mubazir karena benar-benar untuk masa depan putra-putra terbaik daerah ini. Dalam satu kasus, kemungkinan memang ada anak pejabat yang memiliki nilai murni dengan predikat baik sehingga terpilih sebagai siswa penerima beasiswa. Tetapi, Pemprov seharusnya tetap lebih mendahulukan mahasiswa atau siswa yang tidak mampu secara finansial tetapi pintar.

Dalam pemilihan calon penerima beasiswa, proses seleksi di daerah harus dilakukan secara fair dengan senantiasa menghindari praktik KKN. Dalam hal ini maka perlu kesadaran moral dan sikap arif untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat kecil dalam memutuskan hasil seleksi calon penerima beasiswa.

Yang lebih penting lagi, siapa saja yang terpilih untuk menerima beasiswa dari Pemerintah Aceh setiap tahun, nama-nama dan fotonya dipublikasi agar masyarakat juga berkesempatan mengoreksinya.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved