Pengamat: Anggota DPRA yang Baru Harus Paham Anggaran Publik

Menurut Taufiq, mereka anggota DPRA yang baru, sebahagian juga berlatar belakang pemerintahan, profesional, dan pengusaha. Tapi, yang jelas semuanya politisi. Namun tak sedikit dari mereka dikhawatirkan tidak begitu tahu tentang anggaran. Apalagi ditengarai belum pernah melihat dokumen anggaran APBA 2020.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pengamat Politik dan Pemerintahan di Aceh, Dr Taufiq A Rahim mengatakan, anggota DPRA incumbent saat ini hanya 23 orang.

Selebihnya 58 anggota DPRA merupakan pendatang baru.

Menurut Taufiq, mereka anggota DPRA yang baru, sebahagian juga berlatar belakang pemerintahan, profesional, dan pengusaha.

Tapi, yang jelas semuanya politisi.

Namun tak sedikit dari mereka dikhawatirkan tidak begitu tahu tentang anggaran.

Apalagi ditengarai belum pernah melihat dokumen anggaran APBA 2020.

• Rusunawa Butuh Fasilitas Pendidikan

Menurut Taufiq, akan aneh sekali saat ini fungsi legislatif ada di tangan dan pundak mereka, tetapi mereka tahu persis di mana dokumen itu berada.

Serta tidak tahu persis peruntukan anggaran belanjanya.

"Hal yang paling penting adalah mereka harus tahu persis anggaran belanja publik untuk kepentingan rakyat Aceh. Sehingga tanggung jawab politik anggaran ada pada eksekutif dan legislatif Aceh," kata Taufiq.

Taufik mengatakan, saat ini Pemerintah Aceh hanya berhasil melaksanakan Aggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2019 sekitar 52 persen.

Sementara itu, akhir tahun anggaran sekitar 1,5 bulan lagi, setara dengan tahun takwim antara tahun anggaran berakhir bulan Desember 2019.

"Sehingga kinerja dalam jangka waktu singkat dapat menyelesaikan APBA 2019 menjadi tanda tanya besar dan dapat dipastikan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) cukup besar. Ini menunjukkan prestasi kinerja penggunaan anggaran yang bobrok," katanya.

• 77 ASN Ikut Lelang Jabatan Pemkab Aceh Selatan

Menurutnya, mencuat pertanyaan di tengah masyarakat, APBA 2020 apa kabarnya?

Eksekutif dan legislatif dengan bangga mampu menetapkan APBA 2020 pada bulan September 2019.

Seolah-olah prestasi dan tercepat.

"Namun realitasnya penuh dengan konspirasi penetapan APBA 2020, di tengah penolakan sebahagian anggota DPR Aceh yang dipaksakan menyetujui pada akhir periode DPRA 2014-2019," katanya.

Menurut Taufiq, apa yang dilakukan terhadap APBA 2020, menjadi tanggung jawab bersama Plt Gubernur Aceh dan DPRA periode 2019-2024.

"Apakah memang benar DPRA baru tidak tahu sama sekali? Ibarat orang beli kucing dalam karung, atau sudah ada kesepakatan atau konspirasi baru untuk mengakal-akali APBA 2020," demikian Taufiq. (*)

• Suplai Air Bersih PDAM Krueng Peusangan Kembali Lancar, Pipa Bocor Sudah Tersambung Kembali