Ombudsman Akan Investigasi, Ke Pangkalan Elpiji 3 Kg di Lhokseumawe

Ombudsman RI Perwakilan Aceh berencana melakukan investigasi terkait dugaan penimbunan elpiji 3 kilogram (kg) yang dilakukan

Ombudsman Akan Investigasi, Ke Pangkalan Elpiji 3 Kg di Lhokseumawe
FOR SERAMBINEWS.COM
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dr H Taqwaddin SH SE MS 

BANDA ACEH - Ombudsman RI Perwakilan Aceh berencana melakukan investigasi terkait dugaan penimbunan elpiji 3 kilogram (kg) yang dilakukan pihak pangkalan di Lhokseumawe. Investigasi juga akan dilakukan ke sejumlah pangkalan lain di Aceh.

Hal itu disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, DR H Taqwaddin SH, saat menjadi narasumber Talkshow Cakrawala di Serambi FM, Rabu (11/6/2019), berjudul ‘Publik Harus Diberi Peran Awasi Distribusi Gas 3 Kg’. Acara tersebut dipandu oleh Host Radio Serambi FM, Kamil Ahmad, dan menghadirkan narasumber internal, Yocerizal.

Untuk diketahui, Salam Serambi tersebut mengangkat tentang kasus hukum yang menimpa Mursyidah, janda asal Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe. Ia sebelumnya dituntut 10 bulan penjara atas dugaan perusakan pintu rumah toko (ruko) yang dijadikan sebagai pangkalan elpiji 3 kilogram. Dalam sidang pamungkas Selasa (5/11/2019), Mursyidah divonis hukuman tiga bulan penjara, dengan masa percobaan enam bulan, yang artinya ibu tiga anak ini tak ditahan.

Namun, di balik kasus yang mendadak menyedot perhatian masyarakat ini, sesungguhnya ada akar masalah yang harus diselesaikan, yakni distribusi elpiji 3 kg yang sering tidak memenuhi kebutuhan masyarakat kecil. Isu penyelewengan gas bersubsidi itu sudah lama terdengar, yang salah satu sebabnya diakibatkan oleh lemahnya pengawasan.

Dalam kasus Mursyidah, dugaan adanya penyelewengan gas bersubsidi yang dilakukan oleh pihak pangkalan juga sempat mencuat, namun pengusutannya kemudian dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin, menyayangkan hal ini. “(Pangkalan) di Lhokseumawe nanti akan kita investigasi lagi. Tidak hanya di Lhokseumawe, tapi juga di beberapa daerah lain, karena kelangkaan elpiji melon (elpiji 3 kg) ini terjadi di hampir semua daerah di Aceh,” katanya.

Meski demikian, pihaknya mengapresiasi keputusan hakim yang memberi hukuman percobaan kepada Mursyidah, meskipun secara hukum ia bersalah karena sudah melakukan perusakan. “Saya apresiasi hakim, yang terketuk rasa kemanusiaannya sehingga memberi hukuman percobaan,” katanya.

Mursyidah, tambah Taqwaddin, pada dasarnya hanyalah korban akibat kelangkaan elpiji, dan hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah dan Pertamina. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah, Pertamina dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan.

Khusus kepada Pertamina, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, DR H Taqwaddin SH, meminta agar skema distribusi elpiji subsidi atau elpiji 3 kg dievaluasi secara menyeluruh. Apalagi, kelangkaan yang terjadi hampir merata di semua daerah. Bahkan bila perlu, ia menyarankan agar subsidi elpiji 3 kg dicabut. Dengan demikian, Taqwaddin meyakini tidak akan ada penyelewengan, harga lebih murah, dan gas tidak langka.

“Gas elpiji 3 kg ini kan program pemerintah untuk menggantikan minyak tanah. Sekarang minyak tanah langka, gas juga langka. Ini program yang bermasalah, program pengentasan kemiskinan yang belum berhasil,” pungkas Taqwaddin. (yos)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved