Abdya tak Tetapkan UMK, Berpedoman Pada UMP yang Segera Ditetapkan Gubernur Aceh

Sedangkan pekerja pada perusahaan rekanan, menurut Muslim Hasan, sifatnya temporer atau tidak berkelanjutan.

Sehingga belum bisa diterapkan penetapan UMK atau upah minimum pekerja kepada perusahaan tersebut. 

Sementara keterangan lain diperoleh Serambinews.com bahwa Kabupaten Abdya memasuki usia 17 tahun, memang belum pernah menetapkan UMK.

Selain daerah tersebut belum memiliki perusahaan industri yang menyerapkan banyak tenaga kerja, pengusaha daerah setempat belum mampu memenuhi UMK terhadap para pekerja bila ditetapkan oleh bupati.

“Bila ditetapkan UMK, malah bisa menjadi bumerang. Karena pekerja akan menuntut secara hukum pihak perusahaan yang tidak membayar gaji sesuai UMK yang telah ditetapkan oleh bupati,” kata sebuah sumber.

Malah, karena anggaran sangat terbatas, Pemkab Abdya sendiri sekarang ini hanya mampu membayar honor kepada para honorer yang mengabdi di Lingkup Pemkab setempat  dengan nilai sangat rendah.

Berkisar Rp 700 ribu sampai Rp 1,1 juta per bulan. (*) 

• Januari 2020, Kantor Imigrasi Ditargetkan Beroperasi di Tapaktuan