Berita Abdya
Pupuk Bersubsidi Kembali Kosong di Abdya, Padahal Sebagian Besar Tanaman Padi Masih Butuh
Pemupukan juga masih diperlukan untuk sebagian areal tanaman padi kawasan Kecamatan Setia, Tangan-Tangan, Jeumpa, Kuala Batee, dan Babahrot.
Penulis: Zainun Yusuf | Editor: Mursal Ismail
“Permintaan yang paling banyak NPK Phonska,” katanya.
Ia menambahkan habisnya stok pupuk bersubsidi juga terjadi di kios pengecer resmi Kecamatan Manggeng dan Lembah Sabil.
Padahal petani setempat sangat membutuhkan untuk pemupukan padi yang baru tanam.
Pantauan Serambinews.com, pupuk bersubsidi habis total pada kios-kios pengecer resmi kawasan Kecamatan Blangpidie dan Susoh.
“Para petani berulang kali meminta pupuk bersubsidi, tapi tak bisa kita dilayani,” kata salah seorang pemilik kios pengecer resmi di Jalan H Ilyas Blangpidie.
Sebagai catatan bahwa alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sembilan kecamatan di Kabupaten Abdya, disalurkan oleh dua distributor yang ditetapkan produsen pupuk.
PT Pertani (Persero) menyalurkan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska, SP-36, ZA dan Organik ke kios pengecer resmi di enam kecamatan, yaitu Babahrot, Kuala Batee, Jeumpa, Blangpidie, Susoh dan Tangan-Tangan.
Sedangkan, untuk tiga kecamatan lainnya, Setia, Manggeng, dan Lembah Sabil ditetapkan sebagai penyalur (distributor) adalah PT Meuligoe Raya.
Penetapan kedua distributor tersebut merupakan kewenangan PT Petrokimia Gresik selaku produsen.
Kemudian, PT Meuligoe Raya juga ditetapkan sebagai distributor tunggal penyaluran pupuk bersubsidi jenis Urea, produksi PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) ke seluruh kecamatan atau sebanyak sembilan kecamatan di Abdya, sejak dari Babahrot sampai Lembah Sabil.
Beberapa pemilik kios pengecer resmi di Abdya dihubungi Serambinews.com mengaku sudah meminta penebusan pupuk bersubsidi kepada pihak distributor, namun belum bisa dilayani.
Sebab, menurut keterangan alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Abdya tahun 2019 sudah habis.
Sekarang ini, pihak distributor sedang menunggu penambahan alokasi atau realokasi dari pemerintah.(*)