Berita Abdya
MPD Aceh Barat Daya Gelar Sidang Paripurna, Ini Rekomendasi yang Dihasilkan
Penerapan pendidikan bernuansa islami di sekolah perlu dievaluasi oleh instansi terkait secara terukur dan terstruktur.
Penulis: Zainun Yusuf | Editor: Safriadi Syahbuddin
lihat foto
Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya
SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Sidang Paripurna Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Kamis (14/11/2019) melahirkan beberapa butir rekomendasi yang selanjutnya disampaikan kepada bupati.
Rekomendasinya antara lain mengharapkan Pemkab Abdya menyediakan fasiliatas laboraturium komputer di sekolah sehingga mampu melaksanakan UNBK (Unjian Nasional Berbasis Komputer) secara mandiri.
Selain itu, peran aktif tokoh masyarakat perlu ditingkatkan dalam pendidikan moral budi pekerti.
Berikutnya penerapan pendidikan bernuansa islami di sekolah perlu dievaluasi oleh instansi terkait secara terukur dan terstruktur.
Sidang Paripurna MPD Kabupaten Abdya digelar di Kantor Sekretariat MPD setempat, Kamis (14/11/2019).
Sidang dibuka Ketua MPD, H Darwis Abubakar SPd MM, didampingi Wakil Ketua, Jusnazar SPd dan Sekretaris, Drs Sabhihismiruddin.
Selanjutnya, sidang paripurna dipimpin Wakil Ketua MPD, Masren SPd, diikuti seluruh Ketua dan Anggota Komisi-komisi, serta Kasubbag dan para Pegawai pada Sekretariat MPD Abdya.
Sidang paripurna tahunan tersebut dengan agenda bahasan menyangkut UNBK tahun 2019, Meudrah (Public Hearing) dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan Islami.
Berikut ini rekomendasi hasil Sidang Paripurna MPD Kabupaten Aceh Barat Daya;
UNBK tahun 2019
1. Menyediakan fasilitas laboraturium komputer bagi sekolah yang belum memiliki serta melengkapi perangkat dengan spesifikasi yang lebih baik, sehingga setiap sekolah di Aceh Barat Daya mampu melaksanakan UNBK secara mandiri.
2. Pemerataan guru berkompeten untuk mata pelajaran yang di-UNBK-kan di setiap sekolah.
3. Meningkatkan eksistensi dan evaluasi Komite Sekolah serta memberikan penjelasan tentang tugas dan fungsinya serta sekolah membuat rapat rutin bersama komite minimal per 3 bulan sekali agar bisa menjaring informasi di lingkungan masyarakat sekitar sekolah agar hubungan masyarakat sekitar dan sekolah berjalan dengan baik.
Meudrah (Public Hearing)
