APBK Abdya 2020 Senilai Rp 1,118 Triliun, Ini Rinciannya, Setiap Objek Wisata akan Dibangun Toilet

Jumlah APBK 2020 ini menurun mencapai Rp 22 miliar lebih dibanding APBK Abdya 2019 yang mencapai Rp 1,140 triliun

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (DPRK Abdya) mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) 2020 senilai Rp 1.118.650.350.402. 

Pengesahan anggaran Rp 1,118 triliun lebih ini berlangsung dalam rapat paripurna penutupan pembahasan rancangan Qanun APBK menjadi Qanun APBK di Gedung DPRK Abdya, Blangpidie, Senin (18/11/2019).

Jumlah APBK 2020 ini menurun mencapai Rp 22 miliar lebih dibanding APBK Abdya 2019 yang mencapai Rp 1,140 triliun

Untuk Anggaran pendapatan senilai Rp 996.269.774.000.

Rinciannya Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan Rp 94,698 miliar, Dana Perimbangan direncanakan Rp 619,798 miliar dan lain-lain pendapatan daerah Rp 281,772 miliar.

Sedangkan anggaran belanja senilai Rp 1.118.650.350.402.

• Lokasi TPA Bireuen akan Dipindahkan Lagi ke Lawasan Cot Batee Geulungku

• Warga Aceh Tenggara Pastikan tak Buang Bangkai Babi ke Sungai Alas, Ini Penjelasan Kadistan

• Ketinggian Air Capai 1 Meter, Ini Desa Terparah Banjir di Matangkuli Aceh Utara

Sementara Pembiayaan Daerah, terdiri atas Penerimaan Pembiayaan Rp 125,880 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 3,5 miliar.

"Dalam pembahasan dua tim, ada beberapa yang kita coreng, salah satunya persoalan ATK dan perjalanan dinas," ujar Ketua DPRK Abdya, Nurdianto.

Bahkan, Nurdianto mengakui APBK 2020, mengalami pengurangan jika dibandingkan dengan APBK 2019.

"Iya berkurang 22 miliar lebih, itu karena ada pengurangan dalam DAU," sebut Nurdianto.

Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT mengucapkan terimakasih kepada Anggota DPRK Abdya.

Pasalnya sudah bersama-sama pemerintah membahas Rancangan Qanun APBK Abdya tahun 2020, sehingga bisa disahkan tepat waktu.

"Ini keberhasilan tidak terlepas dari kerja sama, partisipasi dan peran aktif semua pihak, terutama badan anggaran dewan, TAPK, dan para kepala SKPK.