Haba Senator

Senator Fachrul Razi Berharap Persoalan Bendera Aceh Tuntas di Masa Mendagri Tito Karnavian

Fachrul Razi menyampaikan itu dalam Rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung DPD RI

Senator Fachrul Razi Berharap Persoalan Bendera Aceh Tuntas di Masa Mendagri Tito Karnavian
SERAMBINEWS.COM/Handover
Anggota DPD RI asal Aceh Fachrul Razi minta persoalan bendera dan lambang Aceh bisa selesai dalam kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian. Fachrul Razi menyampaikan itu dalam Rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). 

Laporan Fikar W.Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Senator Aceh Fachrul Razi minta persoalan bendera dan lambang Aceh bisa selesai dalam kepemimpinan Mendagri Tito Karnavian.

Fachrul Razi menyampaikan itu dalam  Rapat Komite I DPD RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Fachrul Razi juga menyampaikan, bahwa Revisi UU No.11 Tahun 2006 atau UU Pemerintahan Aceh (UUPA) sudah masuk dalam prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) DPD RI 2020-2024.

Kata Fachrul Razi terdapat 16 point dalam UUPA masih bertentangan dengan MoU Helsinki, sementara 11 point belum dilaksanakan sama sekali, 26 point sudah selesai seiring berakhirnya tugas AMM dan 1 point bidang penyelesaiaan perselisihan sesuai pasal 6 point C MoU Helsinki.

Menurutnya,  baru 17 point yang dilaksanakan sesuai dengan MoU Helsinki.

Klarifikasi DPRA tentang Surat Mendagri tentang Qanun Bendera Aceh,Pejabat Kemendagri Nyatakan Benar

Ini Kronologi Pemukulan Azhari Cage Saat Demo Bendera Aceh di DPRA, Sempat Bilang Jangan Pukul

Relawan Pemenangan di Aceh beri Tanggung Jawab Untuk Prabowo, Diantaranya Selesaikan Soal Bendera

Senator Fachrul Razi yang juga Pimpinan Komite I DPD RI turut menyinggung beberapa permasalahan di provinsi Aceh, diantaranya alokasi anggaran 100 M pengadaan mobil dinas, 6 kabupaten/kota CDOB Aceh, dana Otsus selamanya, dan persoalan bendera Aceh.

Disebutkan, aturan pengibaran bendera dan lambang Aceh, hingga kini masih menuai polemik antara pemerintah Pusat dan Aceh.

"Sebelumnya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh tersebut telah disahkan sejak 2013. Setelah  itu, polemik dengan pemerintah Pusat terus terjadi, terutama terkait bandera yang mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka," ujarnya.

Terkait dana Otsus Aceh, senator Fachrul Razi meminta agar dana Otsus berlaku selamanya. Otsus di Aceh akan berakhir pada 2027.(*)

Penulis: Fikar W Eda
Editor: Zaenal
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved