Berita Pidie

Tak Dapat DID, Dewan Kecewa, Begini Kata Ketua DPRK Pidie

"Kinerja Pemerintah Kabupaten Pidie kita menilai lemah," ujar Mahfuddin tegas

Penulis: Nur Nihayati | Editor: Nur Nihayati
For Serambinews.com
Sidang Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pidie di DPRK Pidie, Selasa (19/11/2019). 

Padahal dengan adanya dana tersebut sudah sangat membantu hidupnya pembangunan di daerah ini, bisa mengalokasikan kepada program prioritas pembangunan di tahun 2020.

Mahfud menambahkan, pihaknya sangat kecewa bahwa Pemkab masih sangat lemah kinerjanya selama ini.

"Saya pikir syarat mendapatkan Porsi DID dari pemerintah pusat pun tidak muluk muluk , pertama pengelolaan keuangan dengan baik.

Kedua pembahasan Anggaran tepat waktu, ketiga daerah harus mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian ).

"Dan ini kita sudah 4 tahun dapat WTP, Kemudian seterusnya pelayanan dasar publik satu pintu dan terpadu. Saya pikir semua syarat utama tersebut tidaklah susah.

Cuma butuh komitment saja dari Pemkab Pidie apakah kemudian mau memperbaiki kinerjanya. Dengan kondisi Pemerintah Pidie seperti sekarang ini, saya yakin 2021 Pidie juga tida bakal dapat Reward dana DID. Karena tahun 2020 ini juga sudah sangat telat (molor) pembahasan anggarannya.," tutup Ketua DPRK Pidie, Mahfuddin Ismail. 

 Sekda Pidie, H Maddan SE MSi dihubungi, Selasa (19/11/2019) pukul 12.00 WIB belum memberikan keterangan karena masih rapat. 

Sementara Kepala Bappeda Pidie, Muhammad Ridha MSi ditanyai terpisah membenarkan Pidie tidak mendapat DID. "Terakhir dapat tahun 2016.," kata Ridha singkat. (*)  

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved