Berita Aceh Barat

Dewan Minta Usut Tuntas Kasus Tunggakan Pajak 10 M Perusahaan Sawit Milik Pemerintah

Sebuah perusahaan kelapa sawit di Aceh Barat milik pemerintah, menunggak pajak hingga Rp 10 miliar rupiah.

Dewan Minta Usut Tuntas Kasus Tunggakan Pajak 10 M Perusahaan Sawit Milik Pemerintah
Serambinews.com
Ramli SE, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat. 

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ramli SE meminta penegak hukum untuk mengusut kasus pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di sebuah perusahaan kelapa sawit di Aceh Barat milik pemerintah yang menunggak hingga Rp 10 miliar rupiah.

“Kami minta penegak hukum mengusut tuntas kasus pajak di perusahaan pelat merah ini, jangan ada tebang pilih dalam penegakan hukum. Sebab selama ini jika masyarakat yang menunggak pajak langsung diburu untuk proses hukum,” tegas Ramli SE, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat kepada Serambinews.com, Kamis (21/11/2019).

Dikatakannya, bahwa pajak BPHTB milik perusahaan tersebut wajib dibayar karena pajak tersebut merupakan utang perusahaan kepada Pemerintah Aceh Barat.

Sehingga, akibat tak kunjung dilunasi, pihak pemerintah setempat diminta segera melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib untuk segera dilakukan proses hukum.

“Kami menyarankan pihak eksekutif untuk segera melaporkan hal itu kepada penegak hukum, sebab jangan hanya masyarakat saja yang dipersoalkan terkait masalah utang pajak, akan tetapi perusahaan pelat merah juga wajib untuk diproses jika melakukan pelanggaran,” harapnya.

Dikatakannya, perusahaan tersebut sudah bertahun-tahun tidak membayar pajak, sehingga sudah menunggak hingga Rp 10 miliar.

Menurutnya, jika sebelumnya perusahaan tersebut tidak membayar pajak karena belum ada produksi tentu tidak jadi masalah.

Namun saat ini kepala sawit sudah mulai berproduksi, malahan gudang CPO pun sudah berdiri di sana, yang tentunya mereka sudah berkewajiban menyelesaikan utang-utang mereka, akan tetapi saat ini juga masih saja tak dilunasi.

Lebih lanjut, ungkap Ramli SE, bahwa sebelumnya perusahaan  pelat merah tersebut terutang BPHTB, dengan jumlah keseluruhan mencapai Rp 24 miliar, dan pada 2017 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 17 miliar, sehingga perusahaan masih terutang Rp 7 miliar lagi.

Sementara utang pokok hingga tahun 2019 sekitar Rp 7 miliar, karena tak kunjung dilunasi, maka dikenakan denda sekitar 2 persen per bulan. Sehingga total utang saat ini menjadi Rp 10 miliar.

“Pihak penegak hukum kami harapkan untuk segera mempelajari kasus tersebut terkait tunggakan pajak. Sebab karena tak kunjung melunasi kewajiban, maka hal itu itu jelas sudah melanggar hukum, jika kita masyarakat tidak bayar pajak langsung dikejar, lalu mengapa mereka perusahaan pelat merah masih saja dibiarkan santai saja hingga saat ini,” ujarnya.(*)

294 Honorer di RSUD Cut Nyak Dhien Segera Diberhentikan, Ini Sebabnya

Pendaftar CPNS di Pidie Membludak, Satu Formasi Kosong Pelamar

Kapolsek Kebayoran Baru AKBP Benny Alamsyah Dicopot, Positif Narkoba dan Ditemukan 4 Paket Sabu

Jelang Laga Kedua PSLS Vs Kuansing, PSLS Cuma Punya Waktu 2 Hari untuk Berlatih

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved