DPRA: Cari Solusi Permanen, Atasi Konflik Gajah Liar dengan Manusia

BANDA ACEH - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Hendra Budian, meminta Pemerintah Aceh, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh, dan Bupati Bener Meriah untuk mencari solusi mengatasi konflik gajah yang masuk pemukiman dan merusak rumah warga.

"Kondisi masyarakat yang terus menerus harus menghadapi konflik dengan gajah liar, saya berharap agar Pemerintah Aceh, BKSDA,  dan Bupati untuk segera duduk bersama guna mencari solusi permanen mengenai kondisi ini," kata Hendra kepada Serambi, Rabu (20/11).

Politisi kelahiran Gayo ini menilai, pemerintah masih sangat lambat dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal, kasus gajah masuk pemukiman sudah berulang kali terjadi. "Kasus ini sudah bertahun-tahun. Masyarakat sudah sangat trauma," ujarnya.

Menurutnya, solusi penanganan konflik gajah yang bersifat temporer (sementara) seperti pengusiran dengan menggunakan petasan (mercon) dan penggalian lubang agar tidak bisa dilewati gajah yang selama ini dilakukan ternyata belum mampu menjawab persoalan ini secara permanen.

"Oleh karena itu, kami meminta keseriusan semua pengambil kebijakan untuk segera mengambil langkah-langkah tepat dan cepat dalam menjawab persoalan ini. Sudah terlalu lama masyarakat di Kecamatan Pintu Rime Gayo berada dalam situasi yang menyedihkan," kata dia.

Politikus Partai Golkar ini berharap agar pemerintah bisa segera mencari solusi atas kasus gajah dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, konflik satwa liar di Kabupaten Bener Meriah sudah terjadi selama sepuluh tahun, namun hingga kini belum ada solusi permanen dari pemerintah.

"Karena itu kami mendesak Pemerintah Aceh, BKSDA, dan Bupati untuk segera duduk bersama merumuskan langkah tepat dan cepat untuk menjawab persoalan ini secara permanen," demikian Hendra Budian yang saat ini sedang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) sebagai anggota DPRA di Padang, Sumatera Barat.

Bupati Bener Meriah, Tgk H Sarkawi mengaku bahwa konflik gajah liar dengan manusia di Pintu Rime Gayo, Bener Meriah, sudah berlangsung selama delapan tahun dan hingga kini belum ada solusi permanen. Sudah belasan rumah warga di rusak gajah liar, seratusan hektare kebun milik masyarakat juga dirusak hewan di lindungi tersebut.

Abuya Sarkawi mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah menghabiskan dana miliaran rupiah untuk menangani gajah ini. "Pimpinan BKSDA jangan hanya tidur saja, turun ke lapangan bukan hanya petugas CRU yang tidak punya kewenangan apa pun," kata Abuya Sarkawi dengan nada tinggi kepada wartawan, Rabu (20/11).

Dikatakan, masalah antar kabupaten, kehutanan, konservasi dan sumber daya alam, bukanlah  ranah kabupaten, melainkan BKSDA. "Jangankan menangani, bertanya saja tidak ke pemerintah kabupaten," tutupnya.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, (BKSDA) Aceh mengaku sudah maksimal bekerja menangani konflik gajah dengan manusia di kawasan itu. “Tim CRU Das Peusangan sudah berupaya melakukan penggiringan secara manual menggunakan mercon selama enam hari. Namun kawanan gajah liar itu belum perpindah dari perkampungan warga,” terang Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Aceh, Kamarudzaman kepada Serambi, Rabu (20/11) sore.

Ia menambahkan, masyarakat mengharapkan dilakukan penggiringan menggunakan gajah jinak.

“Kelompok pertama berjumlah 17 ekor dan kelompok kedua berjumlah 13 ekor,” ujarnya. Dikatakan, saat ini konflik gajah dengan manusia terjadi di beberapa kabupaten di Aceh. (mas/bud)