HUDA Tanggapi Rencana Plt Gubernur Aceh yang Ingin Hibah Mobil Dinas ke Dayah

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua HUDA, Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau lebih dikenal Tu Sop Jeunieb kepada Serambinews.com, Kamis (21/11/2019).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menanggapi rencana Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menghibahkan mobil operasional dinas yang relatif tua tapi layak pakai ke dayah-dayah di Aceh.

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua HUDA, Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau lebih dikenal Tu Sop Jeunieb kepada Serambinews.com, Kamis (21/11/2019). 

Ia berharap rencana pemberian hibah kendaraan tersebut tidak terkait rencana pembelian mobil baru kepala dinas.

"Kami sangat menghargai niat Pemerintah Aceh untuk menghibahkan beberapa mobil ke dayah.

Tapi jangan karena menghibah mobil ke dayah, pemerintah jadi kehilangan mobil dan harus membeli mobil lain," katanya.

• Tiga Hari Jelang Penutupan CPNS, Ini Jumlah Pelamar di Simeulue, Diimbau Hati-hati Calo!

• Gegara Undang Ustaz Abdul Somad, Pegawai KPK Ditegur Pimpinan, Fahri Hamzah: Anda Jadi Musuh Saya

• Laga PSLS Lhokseumawe vs Kuansing United Riau Dipindahkan ke Stadion PIM Aceh Utara, Ini Sebabnya

Tapi kalau memang ada mobil pemerintah yang sudah tidak layak lagi, Tu Sop tidak keberatan jika pemerintah menggantinya dengan yang baru.

"Jika mobil masih layak ya digunakan saja oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan layanan publik yang lebih besar," ujarnya.

Tu Sop menambahkan tetapi jangan juga mobil yang dianggap oleh pemerintah tidak layak, kemudian dihibahkan untuk dayah.

Jangan sampai nanti akan memberi beban keuangan baru terhadap dayah.

Karena itu, HUDA menyarankan agar Pemerintah Aceh sebaiknya bijak menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

Dengan demikian berdampak terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan yang lebih besar, baik agama maupun bangsa.

"Uang daerah yang begitu banyak adalah amanah Allah SWT dan harus dibelanjakan sesuai aturan dan demi kesejahteraan masyarakat.

Yang penting dijaga etika penganggaran agar tidak mubazir dan salah sasaran," pungkasnya.

Terkait peenyataan HUDA,  sejauh ini Serambinews.com sedang mengupayakan untuk meminta tanggapan dari Pemerintah Aceh.