HUDA Tanggapi Rencana Plt Gubernur Aceh yang Ingin Hibah Mobil Dinas ke Dayah

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua HUDA, Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau lebih dikenal Tu Sop Jeunieb kepada Serambinews.com, Kamis (21/11/2019).

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) menanggapi rencana Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menghibahkan mobil operasional dinas yang relatif tua tapi layak pakai ke dayah-dayah di Aceh.

Tanggapan tersebut disampaikan Ketua HUDA, Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab atau lebih dikenal Tu Sop Jeunieb kepada Serambinews.com, Kamis (21/11/2019). 

Ia berharap rencana pemberian hibah kendaraan tersebut tidak terkait rencana pembelian mobil baru kepala dinas.

"Kami sangat menghargai niat Pemerintah Aceh untuk menghibahkan beberapa mobil ke dayah.

Tapi jangan karena menghibah mobil ke dayah, pemerintah jadi kehilangan mobil dan harus membeli mobil lain," katanya.

• Tiga Hari Jelang Penutupan CPNS, Ini Jumlah Pelamar di Simeulue, Diimbau Hati-hati Calo!

• Gegara Undang Ustaz Abdul Somad, Pegawai KPK Ditegur Pimpinan, Fahri Hamzah: Anda Jadi Musuh Saya

• Laga PSLS Lhokseumawe vs Kuansing United Riau Dipindahkan ke Stadion PIM Aceh Utara, Ini Sebabnya

Tapi kalau memang ada mobil pemerintah yang sudah tidak layak lagi, Tu Sop tidak keberatan jika pemerintah menggantinya dengan yang baru.

"Jika mobil masih layak ya digunakan saja oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan layanan publik yang lebih besar," ujarnya.

Tu Sop menambahkan tetapi jangan juga mobil yang dianggap oleh pemerintah tidak layak, kemudian dihibahkan untuk dayah.

Jangan sampai nanti akan memberi beban keuangan baru terhadap dayah.

Karena itu, HUDA menyarankan agar Pemerintah Aceh sebaiknya bijak menggunakan anggaran yang berasal dari uang rakyat.

Dengan demikian berdampak terhadap kesejahteraan dan kemaslahatan yang lebih besar, baik agama maupun bangsa.

"Uang daerah yang begitu banyak adalah amanah Allah SWT dan harus dibelanjakan sesuai aturan dan demi kesejahteraan masyarakat.

Yang penting dijaga etika penganggaran agar tidak mubazir dan salah sasaran," pungkasnya.

Terkait peenyataan HUDA,  sejauh ini Serambinews.com sedang mengupayakan untuk meminta tanggapan dari Pemerintah Aceh.

Sebelumnya diberitakan, pengadaan mobil dinas untuk sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Aceh menjadi sorotan publik.

Pengadaan bernilai Rp 100 miliar lebih itu diketahui setelah dilihat di website Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Pemerintah Aceh tahun 2019.

Ada dua sumber anggaran pengadaan mobil dinas yaitu, APBA murni dan APBA Perubahan tahun 2019.

Dalam APBA murni dianggarkan sekitar Rp 50 miliar lebih. Sedangkan dalam APBA-P juga dianggarkan Rp 50 miliar lebih.

Yang menjadi sorotan adalah penganggaran dalam anggaran perubahan. Sejumlah pihak mengkritisi pengadaan mobil dinas melalui APBA-P, seperti  LSM Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh.

Menurut Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal, sejatinya APBA Perubahan itu harus diprioritaskan untuk menyelesaikan persoalan publik yang bersifat darurat dan urgen.

Menjawab sorotan itu, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah MM yang dimintai konfirmasi langsung, Senin (18/11/2019) menjelaskan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut dilakukan karena mobil operasional kepala dinas yang digunakan saat ini relatif sudah tua.

Dengan demikian, pengadaan itu dinilai sudah patut.

“Oh iya (mobilnya sudah lama tidak diperbaharui). Semua mobil yang kita belikan itu ada justifikasinya (pertimbangan),” kata Nova Iriansyah.

Nova juga berencana, setiap mobil dinas yang sudah relatif tua, tapi masih layak pakai akan dihibahkan ke dayah-dayah yang ada di Aceh.

“Tapi mobilnya masih bagus, jangan pula nanti ada asumsi bahwa mobil rusak yang kita kasih, tidak ada itu, mobilnya masih bagus dan layak jalan,” ujarnya.

Saat ini, Plt Gubernur Nova mengatakan pihaknya sedang menginventarisir jumlah mobil-mobil dinas yang akan dihibahkan ke dayah.

“Saya sedang menginventarisir berapa unit, itu akan kita hibahkan ke dayah-dayah. Karena itu diizinkan oleh peraturan perundang-undangan,” jelas Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. (*)