RAPBK Bireuen Tahun 2020 Disahkan, Ini Harapan Dewan

Laporan Yusmandin Idris I Bireuen

SERAMBINEWS.COM, BIREUEN - DPRK Bireuen dalam rapat paripurna, Jumat (29/11/2019) yang berakhir menjelang dinihari menyetujui dan menetapkan Ranqanun APBK Bireuen tahun 2020 menjadi qanun.

Besarnya APBK Bireuen tahun 2020 ditetapkan Rp 2.081.478.830.000, belanja
daerah Rp 2.078.978.830.000, defisit Rp 2.500.000.000.

Belanja tidak langsung Rp 1.355.420.654.000 dan belanja langsung Rp 723.558.176.000.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Mukhtar yang didampingi Wakil Ketua Syauqi Futaqi dihadiri Wakil Bupati Bireuen, Dr
H Muzakkar A Gani SH MSi, Sekdakab Bireuen, Ir Zulkifly dan seluruh kepala SKPK serta para camat dan undangan lainnya.

• Jenazah Hakim Jamaluddin Tiba di Nagan Raya, Diwarnai Isak Tangis Keluarga dan Masyarakat

• Sebelum Ibu Bunuh Bayinya Pakai Racun Babi Lalu Bunuh Diri, Suaminya Tidur di Rumah Istri Pertama

• Ibu yang Bunuh Bayinya Pakai Racun Babi Lalu Bunuh Diri Ternyata Sedang Mengandung Empat Bulan

Sebelum RAPBK disahkan, DPRK hasil pembahasan gabungan komisi yang
disampaikan Munazir Nurdin menyampaikan beberapa hal penting berupa rekomendasi dan perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.

Munazir mewakili lainnya antara lain menyampaikan tentang bidang pemerintahan, hukum dan otonomi daerah seperti perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan, penerimaan CPNS memprioritaskan
putra daerah dan berbagai masukan lainnya.

Kemudian peningkatan bidang ekonomi dan lingkungan hidup, bidang keuangan dan kesehatan antara lain peningkatan PAD, menata asset
daerah termasuk mempercepat membangun rumah sakit regional Bireuen.

Kemudian menyangkut pembangunan dan infrastruktur dan teknologi antara
lain menyangkut kelanjutan pembanguan irigasi Alue Geurutut, Makmur,
penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lainnya.

Ketua DPRK Bireuen, Rusyidi Muktar dalam rapat tersebut mengatakan ada beberapa
hal yang perlu mendapat perhatian serius dan juga merupakan tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti antara lain meminta agar ABPK Bireuen tahun 2020 yang telah disahkan agar direalisasi sesuai dengan pos dan kebutuhan waktu masing-masing, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kemudian dalam rangka peningkatan PAD, DPRK Bireuen mengharapkan bupati untuk segera membentuk tim untuk efektifitas panagihan PAD sehingga mencapai target.

“Kami meminta bupati dan jajarannya agar tahun 2020 dapat berupaya meningkatkan PAD Bireuen dengan mencari sumber-sumber baru,” ujarnya. (*)