Milad GAM Tanpa Insiden, Wali Nanggroe Singgung Soal Izin Tambang dan Blok B  

Prosesi pelaksanaan milad ke-43 Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di sejumlah daerah, Rabu (4/12/2019), berlangsung

Editor: bakri
SERAMBI/HENDRI
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik Mahmud Al Haytar didampingi Ketua KPA Pusat, H Muzakir Manaf serta seluruh tamu undangan berdoa untuk para pejuang GAM yang telah meninggal saat memperingati Milad ke-43 GAM di Makam Pahlawan Nasional Tengku Chik Di Tiro yang satu kompleks dengan Makam Hasan Tiro kawasan Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, Rabu (4/12/2019). 

Mengenakan kemeja biru dan peci putih, Mualem mengimbau kepada seluruh anggota KPA dan eks kombatan GAM agar tidak terjerumus dan terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak jelas, yang ingin merusak perdamaian yang sudah lama terwujud di Aceh.

"Kita eks KPA ada garis komando. Jangan tidak ada perintah dari pimpinan, kemudian melaksanakan hal yang tidak jelas asal usulnya. Nyawa itu cukup berharga, karena hidup hanya sekali dan mati hanya sekali. Sudah cukup darah yang tumpah di bumi Aceh jangan ada lagi yang tumpah," tegas Mualem.

Ia juga menyampaikan, eks GAM atau kini disebut KPA masih sangat solid dan kompak. Ia juga mengingatkan kepada semua eks GAM agar tidak terpengaruh dengan kelompok atau orang-orang yang sengaja menyebar isu tidak benar tentang Aceh, tentang KPA, atau hal-hal lainnya berkaitan dengan barisan eks GAM, apalagi isu-isu itu berasal dari luar negeri.

"Kita ada jalur komando semua yang kita lakukan, ada yang tanggung jawab ada struktur ada komandonya. Jadi bagi seluruh eks kombatan harus selalu mengikuti perintah atau komando. Bila ada kelompok-kelompok yang bergerak dan mencoba mengacaukan damai Aceh, itu bukan dari kita," tegasnya.

Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar sebelumnya juga menyinggung persoalan ini. Ia menyampaikan bahwa belakangan sudah banyak muncul fenomena kegelisahan di antara eks GAM, khususnya anggota KPA, terhadap lambatnya realisasi perjanjian damai. Selain itu juga masalah bendera dan lambang Aceh, permasalahan pembagian kewenangan antara Aceh dan Pusat yang belum tuntas, permasalahan perekonomian, hingga pada permasalahan lahan pertanian bagi kombatan dan korban konflik.

“Oleh karena itu saya mengimbau kepada seluruh jajaran GAM untuk kembali bersatu mendukung perdamaian ini, dan secara khusus saya meminta kepada KPA untuk membuat rapat-rapat sesuai tingkatan membahas fenomena ini, mengantisipasi provokator-provokator yang antiperdamaian, dan mencari solusi agar tidak ada lagi darah yang tertumpah di negeri Aceh yang kita cintai ini,” imbau Wali Nanggroe Malik Mahmud. (as/dan/hb)

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved