Wacana Beli Pesawat
DPRA Kritisi Rencana Pembelian Empat Unit Pesawat, tak Ada dalam RPJM 2017-2022
"Pemerintah kenapa tidak fokus pada urusan wajib dulu, jangan yang sunat, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli
Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Nurul Hayati
"Pemerintah kenapa tidak fokus pada urusan wajib dulu, jangan yang sunat, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli," katanya.
Laporan Masrizal | Banda Aceh
SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Rencana Pemerintah Aceh membeli empat unit pesawat terbang jenis N219 pada tahun 2021 dan 2022, mendapat kritikan dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Anggota DPRA, Bardan Sahidi kepada Serambinews.com, Selasa (10/12/2019) menyatakan, rencana itu tidak pernah ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2017-2022.
"Pemerintah kenapa tidak fokus pada urusan wajib dulu, jangan yang sunat, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, peningkatan daya beli," katanya.
Urusan yang wajib, menurut Bardan program yang berkenaan langsung dengan hajat kehidupan masyarakat banyak.
Apalagi persoalan kemiskinan Aceh saat ini terus menjadi momok.
Di tengah melimpahnya anggaran daerah.
• Diduga Dibunuh Orang Dekat, Putri Hakim PN Medan Ungkap Kejanggalan: Seperti Bukan Ayahku
"Tidak ada aspek legal membeli pesawat karena tidak ada dalam RPJM. Usulannya dadakan. Saya sudah tanya ke fraksi dan Fraksi PKS sepakat menolak rencana itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Aceh akan membeli empat pesawat terbaru produksi PT Dirgantara Indonesia (DI), yakni N219.
Penandatanganan perjanjian kerja sama pengadaan pesawat tersebut dilakukan oleh Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dan Direktur Utama PT DI, Elfien Goentoro, di Gedung Pusat Manajemen PT DI, Bandung, Senin (9/12/2019).
Selain pengadaan pesawat, dalam naskah kerja sama itu juga disepakati tentang kerja sama pengembangan sumber daya manusia dan pengoperasian angkutan udara di Aceh.
Rencananya, pengadaan pesawat akan dimulai pada tahun 2021 dan 2022.
Sedangkan studi kelayakan operasional dan pengembangan SDM akan dilakukan pada 2020.
• PK KNPI Bireuen Gelar Donor Darah Bantu RSUD Bireuen, Ini Tujuannya
Plt Gubernur Aceh mengatakan, pengadaan pesawat tersebut dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Untuk peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan daerah.
"Harapan kami, PT Dirgantara Indonesia dapat memenuhi kebutuhan transportasi perintis ini sehingga hubungan antarwilayah di Aceh akan lebih baik," ujar Nova Iriansyah menjelang prosesi penandatanganan. (*)
• Polisi Sita 1,278 Kubik Kayu bersama Mobil di Padang Tiji Pidie, Pemilik Ikut Diamankan