Pelabuhan Ikan Anak Laut Aceh Singkil Ternyata tak Masuk SK Menteri, Begini Dampaknya 

"Pelabuhan Anak Laut tidak masuk dalam SK Menteri sebagai pelabuhan ikan," kata Sekda Aceh Singkil, Drs Azmi, Rabu (11/12/2019).

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Pelabuhan Perikanan Anak Laut Singkil Utara, Aceh Singkil, ternyata tak masuk SK Menteri Kelautan dan Perikanan.

"Pelabuhan Anak Laut tidak masuk dalam SK Menteri sebagai pelabuhan ikan," kata Sekda Aceh Singkil, Drs Azmi, Rabu (11/12/2019).

Menurut Sekda kondisi itu berimbas pada sumber pembiayaan pembangunan Anak Laut.

Lantaran tak masuk dalam SK Menteri sebagai pangkalan pelelangan ikan, maka anggaran pembangunan melalui APBN dan APBA sulit didapatkan.

"Untuk itu lebih efektif kegiatan itu didanai oleh APBK," kata Sekda.

Pelabuhan Anak Laut statusnya saat ini merupakan Pelabuhan Perikanan, sesuai SK Bupati Aceh Singkil.

Sebelumnya berstatus pangkalan pelelangan ikan (PPI) Anak Laut.

Namun tidak masuk lagi SK Menteri sehingga hanya menjadi tanggung jawab Pemkab Aceh Singkil dengan status Pelabuhan Perikanan.

• MaTA Minta DPRA Tolak Rencana Plt Gubernur Aceh Beli Pesawat N219, Ini Alasannya

• Expo Bawaslu Aceh 2019 Berakhir, Panwaslih Lhokseumawe Stand Terbaik I, Berikut Terbaik II dan III

• Ruas Jalan Pamar Aceh Tengah Tertimbun Longsor

Informasi lain menyebutkan Pemkab Aceh Singkil, sudah mengajukan usulan kepada Pemerintah Pusat agar Anak Laut dijadikan pelabuhan perikanan nusantara.

Tujuannnya supaya pembiayaan bisa ditanggung APBN.

Hanya saja usulan tersebut belum mendapat persetujuan.

Pernyataan Sekda Aceh Singkil, terkait penggunaan APBN dan APBA dalam membangunan Anak Laut sulit dikabulkan.

Hal ini disampaikannya sekaligus menanggapi rencana pengusulan penanganan alur pelayaran Anak Laut, melalui APBN yang disampaikan pimpinan DPRK Aceh Singkil saat melakukan pertemuan dengan nelayan Singkil Utara, Selasa (10/12/2019).