Breaking News:

Antisipasi Tindak Kekerasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Bahas Jaminan Keamanan Hakim

Jaminan keamanan perlu diberikan menyusul para pengadil kerap menjadi korban tindak kekerasan.

SERAMBINEWS.COM/RIZWAN
Jenazah Jamaluddin tiba di rumah duka di Gampong Suak Bilie, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Sabtu (30/11/2019) siang. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) membahas soal jaminan keamanan terhadap hakim.

Jaminan keamanan perlu diberikan menyusul para pengadil kerap menjadi korban tindak kekerasan.

"Rentetan kejadian pemukulan hakim di ruang sidang dan pembunuhan hakim dapat dikatakan keamanan hakim menjadi sangat penting untuk dibahas dan diwujudkan," kata Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito, dalam keterangannya, Selasa (17/12/2019).

Dia mengungkapkan, banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap hakim yang mengakibatkan pengadil-pengadil kehilangan nyawa atau mengalami kekerasan fisik.

Dia mencontohkan, kematian Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita, kematian Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, M. Taufik, aksi penyerangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggunakan ikat pinggang yang dilakukan seorang pengacara, dan wafatnya Hakim Pengadilan Negeri Medan, Jamaluddin.

Polda Sumut Sebut Pembunuhan Hakim PN Medan Terencana, Terungkap Pesan Terakhir Jamaluddin Soal Anak

Kematian Hakim Jamaluddin Disebut Pembunuhan Berencana, Ini Kata Kapolda Sumut Soal Sosok Pelaku

Sebagai upaya mengantisipasi hal tersebut, mantan Wakil Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta itu mengusulkan penggunaan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang memungkinkan prajurit aktif menduduki jabatan pada kantor yang membidangi bidang politik dan keamanan, termasuk Mahkamah Agung.

"Selain itu, dimungkinkan mengambil pembelajaran dari negara lain, seperti US Marshal yang berperan sebagai polisi pengadilan di Amerika Serikat," kata dia.

Sementara itu, Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, menanggapi usulan perwakilan KY terkait penggunaan prajurit aktif untuk pengamanan hakim.

Dia memandang usulan tersebut memerlukan kajian.

Halaman
123
Editor: Amirullah
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved