Tatib DPRA

DPRA belum Sahkan Tatib, Ini Persoalan yang Mengganjal 

Hingga kini DPRA belum mengesahkan tata tertib (tatib) lembaga tersebut. Persoalannya karena belum adanya titik temu antara DPRA dan Mendagri..

DPRA belum Sahkan Tatib, Ini Persoalan yang Mengganjal 
For serambinews.com
Anggota DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Hingga kini DPRA belum mengesahkan tata tertib (tatib) lembaga tersebut. Persoalannya karena belum adanya titik temu antara DPRA dan Mendagri soal jumlah komisi di DPRA.

Ketua Tim Penyusun Tatib DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky saat dihubungi Serambinews.com, Rabu (18/12/2019) menyatakan pihaknya sudah menyurati kembali Mendagri untuk membahas masalah itu.

“Kita belum terima (sepakat) dengan  hasil koreksi Mendagri. Makanya sudah kita buat surat kembali ke Mendagri untuk menguatkan argumentasi hukum dalam penetapan jumlah komisi DPRA,” katanya.

Iskandar menyampaikan bahwa persoalan komisi adalah hal yang paling penting dalam tatib. “Karena yang paling kruasial (dalam tatib) menyangkut persoalan fraksi dan komisi,” ujar dia.

Sebelumnya, Mendagri melalui Dirjen Otonomi Khusus (Otda) mengoreksi tatib yang sudah disusun oleh tim perumus DPRA. Ada sejumlah catatan yang diberikan, termasuk masalah jumlah komisi.

“Pasal 202 ayat (3) agar berpedoman pada Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 82 ayat (2) dalam Tatib, dengan  demikian jumlah anggota fraksi di DPRA minimal tujuh orang,” bunyi koreksi Mendagri.

Agar Peran DPRA Bisa Optimal, PKS Dorong Dewan Segera Sahkan Tatib

KPU Sarankan DPRA dan Pemerintah Aceh Surati Kemendagri Soal Pilkada

Kapal MS Seabourn Ovation Singgah di Kota Sabang, Bawa 994 Turis Mancanegara

Menurut Iskandar, pihak Mendagri mengunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 tahun 2018 dalam penetapan jumlah komisi. Sedangkan DPRA berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Adapun bunyi Pasal 47 ayat (2) PP Nomor 12 tahun 2018 yaitu jumlah komisi dibentuk sesuai dengan UndangUndang mengenai pemerintahan daerah. Sedangkan dalam Pasal 31 ayat (1) UUPA yaitu DPRA dapat membentuk paling sedikit lima komisi dan paling banyak delapan komisi.

Artinya, jelas Iskandar yang juga mantan Ketua Fraksi Partai Aceh dan Badan Legislasi (Banleg) DPRA ini, apabila jumlah anggota fraksi sama dengan jumlah komisi di DPRA maka anggota fraksi bisa minimal lima orang atau enam orang.  

Halaman
12
Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved