Suara Parlemen
Komit kawal Pembangunan, Irmawan Ajak Komisi V Kunjungi Aceh
Pemblokiran jalan jangan sampai menghambat pembangunan, segera cari solusi atas persoalan ini
Penulis: Fikar W Eda | Editor: Hari Teguh Patria
Laporan Fikar W.Eda
SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Sebagai upaya memperbaiki ketertinggalan pembangunan infrastuktur di Provinsi Aceh, anggota DPR RI asal Aceh, H Irmawan dan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Aceh, 18-22 Desember 2019.
Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi V Nurhayati.
Dalam kunjungan ini, Komisi V melihat progres pembangunan jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh).

Saat meninjau pembangunan Tol Sibanceh, Irmawan yang sudah dua periode jadi anggota Komisi V, mempertanyakan perkembangan pembebasan lahan warga yang berdampak pada pembangunan ruas jalan.
• Video - Proyek Jalan Tol Aceh Kembali Disegel, Kali Ini Terkait Ganti Rugi Tanah Wakaf
Sebelumnya masyarakat Gampong Lampanah Ranjo, Lampanah Baro dan Lampanah Tunong, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, melakukan pemblokiran sementara badan jalan tol yang sedang dikerjakan, di kawasan Umong Kapai.
Aksi itu dilakukan warga karena belum adanya ganti rugi terhadap tanah wakaf gampong yang sudah dijadikan ruas jalan tol Banda Aceh-Sigli.
• Anggota Komisi V DPR RI, H Irmawan, 2.000 Unit Rumah di Aceh akan Direhab
"Jika pembebasan lahan menjadi persoalan besar maka tuntaskan, karena semakin cepat proses akan semakin bagus. Pemblokiran jalan jangan sampai menghambat pembangunan, segera cari solusi atas persoalan ini,” ujar Irmawan, yang juga Ketua PKB Aceh.
• Irmawan Serahkan Bantuan Usaha Ekonomi Masyarakat kepada Lima Kelompok di Gayo Lues
Selain meninjau perkembangan pembangunan jalan tol, Komisi V melakukan pertemuan dengan Bupati Kabupaten Pidie beserta SKPD, meninjau titik abrasi di pantai Jeumpa Kabupaten Bireuen dan menyerahkan bus kepada Universitas Al Muslim (Umuslim).
Dalam kunjungan kerja ini juga ikut serta pejabat dari mitra Komisi V yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Basarnas, BMKG serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(*)