BUMG Pilar Ekonomi Gampong

“Keberadaan BUMG diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi gampong melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi.”

SERAMBINEWS.COM,- Pemerintah Aceh terus mendorong percepatan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Aceh. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh, Azhari menyebutkan, saat ini masih terdapat 204 desa lagi yang belum memiliki BUMG.

“Keberadaan BUMG diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi gampong melalui berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing gampong,” katanya.

• APBDes 2020 Harus Selesai di Desember 2019

• Januari 2020 Dana Desa Harus Sudah Dicairkan

Azhari menyebutkan, saat ini, potensi gampong belum dimanfaatkan secara optimal untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, pengangguran dan kelompok rentan di masing-masing gampong.

Sebagian besar BUMG yang sudah terbentuk di Aceh ia sebutkan, masih dalam kategori rintisan dan tumbuh, karena belum memiliki kegiatan yang produktif sehingga omsetnya saat ini masih relatif kecil. Karena itu, diperlukan pembinaan yang berkesinambungan dari pemerintah, baik dari segi peningkatan managerial pengurus BUMG, tata kelola keuangan, dan pemasaran dari hasil-hasil produk-produk BUMG itu sendiri.

• Donald Trump Dimakzulkan DPR AS, Fahri Hamzah Sebut Jokowi Juga Bisa Dilengserkan dari Jabatannya

Untuk mendorong peran BUMG sebagai salah satu sumber pendapatan gampong dan membuka peluang lapangan pekerjaan di gampong-gampong, DPMG Aceh bersama DPMG kab/kota terus berupaya dan mendorong agar prioritas penggunaan Dana Desa wajib dialokasikan sebagai penyertaan modal BUMG dalam APBDes 2020.

“Bahkan dari hasil evaluasi Dana Desa yang telah kami kunjungi, beberapa kabupaten/kota telah menetapkan besaran pernyataan modal untuk BUMG dalam perbup/perwal dengan persentase tertentu dari alokasi Dana Desa,” ungkap Azhari.

Hal ini lanjut dia, sejalan dengan arahan Direktur PUED Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Nugroho Setijo Negoro, yang mengatakan bahwa BUMDes Harus Menjadi Motor Penggerak Ekonomi di Desa. “Ayo optimalkan Dana Desa untuk BUMDes agar geliat ekonomi desa semakin bergairah.” kata Azhari menirukan ajakan Nugroho.

Langkah awal di akhir tahun 2019, DPMG Aceh telah melakukan identifikasi beberapa BUMG yang berpotensial untuk dikembangkan sebagai pilot project mempercepat peningkatan kategori BUMG (naik kelas) menjadi kategori Maju dan Mandiri. DPMG Aceh dalam tahun 2020 akan berupaya membantu peningkatan kualitas SDM pengurus BUMG dalam bidang manajerial, pemasaran dan tata kelola keuangan.

• Kesal Karena Tebang Pohon di Lahan Miliknya, Kades Nekat Tabrak Warganya hingga Meninggal

Selain itu, juga memfasilitasi kemitraan dengan pihak ketiga seperti perbankan, pengusaha, perguruan tinggi maupun NGO, sesuai dengan jenis usaha. Baik pada bidang peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, perkebunan, perdagangan, industri rumah tangga, dan pelayanan jasa lainnya.

Namun bagi desa-desa yang mempunyai keterbatasan sumberdaya manusia, permodalan, dan lain sebagainya, lanjut Azhari, dapat membentuk BUMG bersama yang diharapkan bisa menjamin keberlangsungan dan pengembangan unit-unit usaha yang sudah didirikan. “Pembentukan BUMG bersama ini harus melalui rapat musyawarah desa dan musyawarah antardesa,” imbuh Azhari.

Harapan dari semua ini, tambah dia, BUMG yang ada di masing-masing gampong dan BUMG bersama dapat menjadi sarana pengembangan ekonomi masyarakat dan menjadi pilar ekonomi gampong dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan, dan peningkatan PAD desa, menuju desa mandiri dan sejahtera. Harapan tersebut semakin besar mengingat kesadaran dari pemerintah desa juga sudah mulai tumbuh, dimana penggunaan Dana Desa sudah tidak lagi didominasi oleh proyek infrastruktur, tetapi sudah mulai bergeser pada pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial dasar.(*)