Tolak Pilkada Serentak 2024

MPO Aceh Desak Pemerintah Aceh Surati Mendagri Agar Pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap di Tahun 2022

Sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang menyatakan penolakan terhadap wacana Pilkada serentak pada 2024.

MPO Aceh Desak Pemerintah Aceh Surati Mendagri Agar Pelaksanaan Pilkada Aceh Tetap di Tahun 2022
Hand-over dokumen pribadi
Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal 

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Pemerintah Aceh segera menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk memastikan Pilkada Aceh tetap dilaksana tahun 2022.

Hal itu penting dilakukan mengingat saat ini DPR RI sedang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang salah satu tujuannya adalah menyeragamkan pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada pada tahun 2024.

“Kami mendukung berbagai penolakan terhadap Pilkada serentak 2024 yang disuarakan oleh sejumlah partai dan politisi di Aceh. Kita menilai UU Pilkada tahun 2016 telah menganulir beberapa pasal dalam UUPA, khususnya terkait Pilkada,” katanya kepada Serambinews.com, Kamis (19/12/2019).

Menurutnya, saat ini ada sejumlah pasal dalam UUPA yang bersifat prematur dan mandul, sehingga tidak bisa dijalankan.

Harusnya, Pemerintah tidak menambah lagi dengan menganulir sejumlah pasal yang sudah gamblang mengatur kewenangan Aceh, termasuk soal Pilkada.

“Kami melihat penolakan Pilkada serentak 2024 dan tuntutan Pilkada Aceh tetap pada tahun 2022 sebagai manifestasi spirit penegakan supremasi UUPA. Ini bagian dari merawat kekhususan dan hak otonom yang telah diberikan kepada Aceh,” tegas Syakya.

Sejauh ini sudah ada beberapa pihak yang menyatakan penolakan terhadap wacana Pilkada serentak pada 2024.

Penolakan itu disuarakan antara lain oleh Partai Gerindra Aceh, Partai Aceh, dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Mereka beralasan pedoman pelaksanaan Pilkada di Aceh tetap merujuk pada UUPA.

Kendati demikian, tuntutan Pilkada Aceh agar tetap diselenggarakan pada tahun 2022 harus segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Tidak cukup hanya sekedar melempar wacana dan beropini di media.

“Kami mendorong DPRA dan Pemerintah Aceh segera menyurati Mendagri. Akan lebih baik lagi jika surat itu diantar langsung oleh Pimpinan DPRA agar segera direspon. Pernyataan persetujuan dan dukungan tertulis dari Mendagri bisa menjadi pedoman bagi KPU Pusat memerintahkan KIP Aceh segera menyusun draf tahapan Pilkada 2022,” jelasnya.

Sebelumnya, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra juga sudah memberi saran kepada DPRA dan Pemerintah Aceh agar menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta pelaksanaan Pilkada di Aceh tetap pada tahun 2022.

“Saran saya, DPRA dan Pemerintah Aceh membuat surat kepada Kemendagri soal ini,” kata Ilham yang juga mantan anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh ini kepada Serambinews.com, Rabu (18/12/2019) melalui pesan whatsapp dari Jakarta.(*)

Ini Hukuman untuk Kedua Tersangka Pembunuh Baliana Sirait yang Mayatnya Dibuang ke Gunung Paro

Dua Remaja Tenggelam dan Meninggal di Bendungan Jiem-jiem, Begini Kronologisnya

Dua Istri Wakil Bupati Jadi Kepala Desa, Jabat 2 Periode hingga Sering Konsultasi dengan Suami

Cuitan Mesut Ozil Soal Muslim Uighur Berbuntut Panjang, China Hilangkan Mesut Oezil di Game PES 2020

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Taufik Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved