MaTA Nilai Anggota DPRA Periode 2019-2024 Tidak Berdaya, Ini Alasannya

MaTA menilai, arah DPRA sudah lari dari fungsi yang sebenarnya dan publik patut meluruskan hal tersebut.

Laporan Subur Dani | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Elemen sipil di Aceh kini menyorot keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Lembaga ini dinilai tak berdaya dan tumpul kritikan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sorotan datang dari Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) yang mempertanyakan keberadaan kelembagaan DPRA yang sejak dilantik 30 September 2019 sampai sekarang dinilai hilang fungsinya sebagai lembaga pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Eksekutif selama ini.

"Sudah sepatutnya publik mempertanyakan kenapa mereka tidak berdaya.

• GeRAK: Jika DPRA Diam, Mending Berkantor di Warung Kopi Saja Sambil Nikmati APBA

• VIDEO - Nagan Raya Hanya Dapat Kartu BPNT 11.655 Lembar

• VIDEO - PIM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Bencana Gempa dan Tsunami

Kebijakan yang kontroversi dengan publik misalnya, pembatalan rumah duafa, rencana pengadaan pesawat 4 unit dengan terkurasnya anggaran Aceh mencapai 336 milyar.

Secara kelembagaan mareka diam, ada beberapa anggota yang kritis tapi sikap kebijakan dari Ketua DPRA malah hilang sama sekali," kata Koordinator MaTA, Alfian.

Menurut Alfian, publik patut mencurigai ada apa dengan tidak berdayanya fungsi pengawasan yang melekat pada kelembagaan DPRA.

"Apa motifnya lagi mengamankan anggaran mareka masing-masing? kan konflik kepentingan anggaran 2019 dan 2020 sempat menjadi pembincangan publik dalam dua bulan ini," katanya.

MaTA patut mempertanyakan kenapa mayoritas anggota DPRA seperti menghindar terhadap kebijakan publik dan ini sangat merugikan terhadap publik.

Kalau alasan anggota DPRA belum bisa melakukan apaPun karena tatip DPRA belum siap, tapi kenapa reses bisa dilakukan.

"Sangat berbahaya kalau Kelembagaan parlemen dijadikan sebagai toko wiralaba dan publik sudah sangat cerdas dalam menilai perselingkuhan anggaran selama ini. Katanya demi rakyat tapi di saat pembatalan rumah duafa malah mareka lari dari tanggung jawab," kata Alfian.

MaTA menilai, arah DPRA sudah lari dari fungsi yang sebenarnya dan publik patut meluruskan hal tersebut.

"Jangan karena dapat mobil dinas baru dan mewah Anda sudah bisa dinina bobokkan. Kelakuan-kelakuan tersebut dapat menambah ketidakpercayaan publik terhadap kelembagaan DPRA," katanya.

Alfian juga mengatakan, MaTA sangat berkepentingan secara kelembagaan menjadi kritis dan menjaga fungsi kelembagaan secara konsisten.

"Sehingga apa yang telah dijanjikan pada masa kampanye dulu menjadi harapan rakyat Aceh yang telah memilih mareka dan menjadi anggota DPRA," pungkas Alfian. (*)