Breaking News:

Berita Aceh Barat

GeRAK Aceh Barat Pertanyakan Kasus Proyek Jalan Meulaboh-Tutut

Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan proses kelanjutan penanganan kasus proyek pembangunan jalan lintas Meulaboh-Tutut tahun 2017

For Serambinews.com
Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra 

Laporan Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWS.COM, MEULABOH – Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Barat mempertanyakan proses kelanjutan penanganan kasus proyek pembangunan jalan lintas Meulaboh-Tutut tahun 2017 dengan nilai anggaran mencapai Rp 5,7 miliar dari dana otonomi khusus (otsus).

Pembangunan jalan yang dibangun asal-asalan hingga bersalah dengan hukum, karena diduga telah merugikan uang negara hingga miliaran rupiah.

Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra kepada Serambinews.com, Rabu (1/1/2020) dalam siaran pers menyebutkan, pengerjaan proyek dan perawatan jalan Meulaboh-Tutut mulai dari Desa Beureugang, Putim, Alue On dan Meunasah Rambut, Kecamatan Kaway XVI yang dilaksanakan oleh sebuah perusahaan hingga kini tak ada tanda kejelasan proses penegakan hukum.

Ratusan Rumah Terendam Banjir di Tangerang Selatan, Tinggi Air 4 Meter

Ia menambahkan, bahwa pengusutan proyek itu saat ini sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Barat setelah berkoordinasi dengan Polres Aceh Barat.

Situasi terakhir, terkait jalan tersebut menurutnya, bahwa pada November 2019, masyarakat yang berada dalam lintasan area jalan tersebut kembali memprotes terkait perbaikan jalan yang kemudian diduga dibangun asal jadi.

Sebab jalan yang sudah dibangun dan direhab tersebut kembali mengalami kerusakan dibeberapa titik dan berlubang.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan kelanjutan sejumlah kasus lainnya, seperti kasus OTT dan kasus bibit pinang.

Terkait hal tersebut, GeRAK Aceh Barat mendorong pihak Kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk terus menjalankan kewenangan dan fungsinya dalam penegakan hukum.

Diterjang Banjir Bandang, Jembatan Penghubung 3 Kecamatan Putus di Lebak, Provinsi Banten

Sesuai fungsinya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Pelanggaran HAM berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan.

Dalam Pasal 30, tugas dan wewenang tersebut disebutkan mempunyai tiga bidang.

Seperti Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara, dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan tentang peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat.(*)

Kasus Pemuda Serahkan Anak ke Mantan Toke, Ternyata Istrinya Sudah Sebulan Lalu Kabur dari Rumah 

Penulis: Sa'dul Bahri
Editor: Muhammad Hadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved