Sidang Paripurna DPRA Ricuh

Al-Farlaky, Mantan Ketua Perumus Tatib: Semua Fraksi Harus Patuhi Tatib

"Jadi kita tidak boleh inkonsisten dengan apa yang sudah diputuskan," ujar mantan aktivis ini.

Al-Farlaky, Mantan Ketua Perumus Tatib: Semua Fraksi Harus Patuhi Tatib
For Serambinews.com
Mantan Ketua Tim Perumus Tata Tertib DPRA periode 2019-2024 Iskandar Usman Al-Farlaky. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Mantan Ketua Tim Perumus Tata Tertib DPRA periode 2019-2024 Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta semua pimpinan Fraksi di DPRA untuk mematuhi tata tertib DPRA yang sudah disepakati sebelumnya dan diparipurnakan terkait penempatan masing-masing di Alat Kelengkapan DPRA (AKD).

Penegasan itu disampaikan Iskandar Al-Farlaky saat dimintai komentarnya, Kamis (2/1/2020) siang, menyikapi kericuhan sidang paripurna DPRA terkait tata tertib yang berlangsung, Selasa (31 Desember 2019) malam kemarin.

"Tadi malam saat saya melakukan interupsi juga sudah mengingatkan pimpinan DPRA yang memimpin sidang paripurna supaya meng-skore sidang dan mengembalikan usulan kepada masing-masing fraksi guna disesuaikan kembali," kata Iskandar. 

Al-Farlaky mengatakan, kericuhan sidang paripurna tata tertib sebenarnya dipicu lantaran ada 3 fraksi yang mengirimkan anggotanya tidak menganut unsur proporsional sebagaimana disepakati dalam rapat tim perumus tatib yang sudah diparipurnakan sebelumnya.

"Jadi kita tidak boleh inkonsisten dengan apa yang sudah diputuskan," ujar mantan aktivis ini. 

Kata dia, merujuk di pasal 79 tata tertib DPRA pasal 3 menyebutkan jumlah anggota komisi ditetapkan secara proporsional.

Pasal ini erat kaitan sebagai tafsir dari pasal yang mengatur jumlah anggota Badan Legislasi.

Baru Mulai Bekerja DPRA Sudah Ricuh

Rapat Paripurna Alat Kelengkapan DPRA Ricuh, Pimpinan Skor Sidang Hingga Batas yang tak Ditentukan

Tatib Sudah Disahkan, DPRA Jangan Loyo  

Artinya dijelaskan jumlah anggota Banleg sebanyak jumlah anggota komisi yang ditetapkan.

"Nah, di dalam rapat tatib sudah kita putuskan jumlah anggota Banleg 14 orang, maka dengan demikian jumlah paling banyak anggota komisi juga 14, tidak boleh lebih. Keanggotaan yang dikirim masing-masing fraksi juga harus seimbang, tidak boleh satu fraksi menumpuk anggotanya di komisi tertentu," jelas Al-Farlaky, alumni Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry ini. 

Sementara itu, sebut mantan Ketua Baleg DPRA ini, dalam sidang paripurna tatib mencuat berdasarkan surat masuk yang dibacakan sekretaris dewan ada 3 fraksi yang menumpuk anggota masing-masing 3 orang di Komisi V  dan VI, sedangkan 1 Fraksi lagi yang menumpuk anggotanya di Komisi VI.

"Ini juga memicu protes dari sejumlah anggota DPRA hingga muncul reaksi lebih keras ketika salah seorang anggota fraksi golkar menyampaikan pendapatnya. Sebaiknya diskor agar usulan nama-nama disesuaikan dengan tatib saja, sehingga tidak muncul perbedaan di kemudian hari," pungkas Iskandar Al-Farlaky. (*)

Penulis: Masrizal Bin Zairi
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved