SALAM SERAMB

Baru Mulai Bekerja DPRA Sudah Ricuh

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ricuh hingga berakhir deadlock

Baru Mulai Bekerja DPRA Sudah Ricuh
SERAMBINEWS.COM/SUBUR DANI
Suasana ruang sidang utama Gedung DPRA 

Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tentang penetapan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ricuh hingga berakhir deadlock, sejak Selasa (31/12/2019) malam dan diskors hingga batas waktu yang tak ditentukan. Kericuhan itu benar-benar nyaris memicu baku hantam, ada anggota dewan yang malah sempat menanggalkan jasnya.

Sebegaimana dilaporkan Serambinews.com, rapat yang dimulai sekitar pukul 21.30 WIB tersebut dipimpin Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin bersama tiga wakil ketua yaitu, Dalimi, Hendra Budian, dan Safaruddin. Kericuhan itu terjadi tidak lama setelah sidang dibuka, tepatnya seusai Sekretaris Dewan (Sekwan), Suhaimi menyampaikan surat-surat masuk dari masing-masing fraksi tentang pendistribusian anggota partai dalam AKD. 

Anggota DPRA dari Fraksi PKS, Bardan Sahidi mengatakan, kericuhan itu terjadi sebelum Sekwan menutup laporannya. Saat itu, hujan interupsi dari anggota dewan pun terjadi yang dimulai dari Mukhlis Zulkifli, anggota DPRA dari Fraksi PAN. Kemudian, beberapa anggota dewan lainnya juga menyampaikan interupsi, yang pada intinya mereka mempersoalkan pendistribusian anggota fraksi Golkar dan Demokrat yang tidak proporsional dalam AKD.

“Kedua fraksi itu menumpuk anggotanya pada dua komisi yaitu komisi 5 dan komisi 6 atau tidak proporsional sebagaimana diatur dalam Tatib Pasal 79,” kata Bardan.

Bahkan, dalam rapat itu empat anggota dewan yaitu, Zulfadli (PA), Mukhlis Zulkifli (PAN), dan Samsul Bahri alias Tiyong serta M Rizal Falevi Kirani (PNA) sempat maju ke depan meja pimpinan DPRA. Zulfadli, kata Bardan, juga sempat menanggalkan jasnya yang menggambarkan bahwa suasananya memang sangat “panas”.

Sebelumnya, kinerja DPRA memang mendapat sorotan dari sejumlah LSM, seperti Gerakan Antikorupsi (GeRAK), Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), dan Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh. DPRA beralasan tak bisa bekerja karena Tatib belum ada. “Nah, Tatib dan AKD sudah selesai, tidak ada lagi alasan bagi seluruh anggota DPRA untuk berkinerja loyo. Yang dibutuhkan masyarakat adalah anggota DPRA yang militan dan fokus pada kepentingan masyarakat," kata Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani.

Koordinator MaTA, Alfian juga meminta dewan segera fokus pada fungsi yang sebenarnya. "Kini waktunya mareka bekerja untuk rakyat yang telah memilihnya. Rakyat menanti langkah-langkah positif DPRA yang baru dan para wakil rakyat wajib membuktikannya," kata Alfian.

Nada yang sama juga disampaikan Koordinator MPO Aceh, Syakya Meirizal. Dia menyatakan DPRA harus lebih peka dalam merespon berbagai persoalan kerakyatan. Selama ini terkesan DPRA secara kelembagaan abai terhadap berbagai aspirasi masyarakat.

Harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Baru sidang paripurna pertama setelah ada Tatib  dan AKD, mereka sudah ricuh. Yang menyedihkan, kericuhan itun bukan dalam rangka memperjuangkan nasib rakyat, tapi keributan justru soal “rumah tangga mereka sendiri”.

Kericuhan yang kini ditonton oleh masyarakat melalui video yang beredar di grup-grup media sosial itu menjadi tontonan politik yang tidak mendidik bagi masyarakat. Ini sungguh memalukan. Tidak ada pembelajaran politik yang baik yang bisa diambil dari kericuhan itu. Malah menunjukkan bahwa belum ada perbaikan kualitas moral anggota dewan.

Ya, parlemen memang tidak terlepas dari permainan dan intrik politik. Namun, kericuhan yang terjadi DPRA itu hanya karena urusan penempatan anggota fraksi yang tak proporsional. Hal itu sekaligus menunjukkan bahwa janji politik anggota DPR pada saat kampanye, hanya berakhir pada perjuangan atas nama partai sehingga ada anggota fraksi mau menumpuk di satu atau dua komisi saja.

Kita khawatir kericuhan di DPRA kemarin akan berdampak tidak baik bukan hanya pada kinerja DPRA, melainkan juga bagi pendidikan politik. Kebijakan penumpukan anggota fraksi di satu atau dua komisi merupakan contoh buruk bagi pendidikan berdemokrasi.

Makanya, penskoran sidang itu kita harap tak berlangsung lama. Dan, yang lebih penting, fraksi-fraksi yang merasa sudah terlanjur berkeputusan tak sesuai ketentuan hendaknya segera pula kembali ke aturan.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved