Kisruh di DPRA Makin Panas,  Fraksi Non-KAB Boikot Rapat Bahas Masalah AKD  

Nova mengaku hanya bisa menunggu karena menurutnya hal itu domainnya DPRA sendiri, bukan Pemerintah Aceh. “AKD domainnya dewan, saya menunggu saja,” kata Nova.

Begitu pun, Nova mengatakan, bahwa demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi the winner takes all (pemilik suara mayoritas).

“Jarang sekali di Indonesia the winner takes all. Itu demokrasi di Amerika, di sini antara yang mayoritas dan minoritas tetap duduk bersama. Tapi kalau tidak bisa juga, ya saya tidak bisa intervensi,” ujarnya.

Dalam sambutaannya saat membuka rapat kerja dengan anggota DPD dan DPR RI asal Aceh, Nova juga menyentil persoalan itu. Nova mengatakan tidak tahu bagaimana mekanisme penetapan AKD yang akan dilakukan DPRA ke depan.

"Penetapan AKD-nya belum berhasil, saya tidak tahu apakah ke depan harus dilakukan secara voting atau pemungutan suara atau ada skema lain. Saya prihatin ini deadlock," kata Nova.

Nova juga berharap persoalan tersebut segera selesai dan lembaga legislatif Aceh menemukan jalan keluar terkait penetapan AKD. Menurutnya, dalam upaya mendukung pembangunan Aceh ke depan, kondisi politik di Aceh harus kondusif dan bisa kolaboratif. "Dalam bidang politik bagaimana pun kita bisa kolaboratif, politik harus kondusif," ujar Nova.

Tidak bermaksud melibatkan intansi vertikal, Nova berharap Kodam IM, Polda Aceh, Kejati Aceh, bisa menjadi penengah dan menjembatani hal tersebut. "Tanpa harus mengintervensi subtansi di dalamnya," demikian harap Nova. (mas/dan)