ADD Kampung Serba Aceh Tamiang Dibagi untuk Beli Kambing, Sebagian Warga Keberatan, Ini Kata Datok

Keberatan sebagian warga ini disebabkan program peternakan kambing itu tidak memiliki konsep yang jelas.

Laporan Rahmad Wiguna | Aceh Tamiang

SERAMBINEWS.COM, KUALASIMPANG – Sebagian warga Kampung Serba, Kecamatan Bandarpusaka, Aceh Tamiang memprotes kebijakan datok penghulu (kepala desa). 

Kebijakannya itu membagi-bagikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat untuk membeli kambing.

Keberatan sebagian warga ini disebabkan program peternakan kambing itu tidak memiliki konsep yang jelas.

Pasalnya dalam program ini, anggaran yang disalurkan kepada masyarakat tidak cukup untuk membeli seekor kambing.

“Setiap kepala keluarga cuma dikasih Rp 500 ribu. Sekarang ini mana ada kambing seharga itu,” kata warga yang meminta identitasnya disembunyikan, Rabu (8/1/2020).

• Polres Lhokseumawe Kawal Proses Sidang Kasus Penyelundupan Sabu 25 Kg dari Malaysia

• Pasar Rakyat Kuala Batee Senilai Rp 4 Miliar Terbengkalai, Ini Permintaan DPRK Abdya

• Anggaran Desa di Abdya Tahun 2020 Rp 170,6 M, Ini Gampong Penerima Alokasi Tertinggi dan Terendah

Mirisnya kata dia, anggaran ini baru disalurkan bila warga sudah membeli kambing.

Sementara warga yang belum mampu membeli kambing, anggarannya tidak disalurkan.

“Kekurangan biaya untuk beli kambing terpaksa ditutupi sendiri oleh warga,” lanjutnya.

Warga lainnya yang juga meminta identitasnya dirahasiakan justru menilai kegiatan ini sarat penyelewengan anggaran.

Sebab menurut dia, alokasi dana desa yang disediakan untuk setiap kepala keluarga Rp 800 ribu.

“Ada potongan resmi, tapi cuma Rp 11 ribu. Artinya dua ratus ribu lebih yang tidak disalurkan ke warga,” ujarnya.

Datok Penghulu Serba, Khairul Fahmi ketika dikonfirmasi menjelaskan program peternakan sapi ini merupakan permintaan warga sendiri.

Sejauh ini sudah 167 kepala keluarga yang menerima bantuan pembelian kambing.

Dia menambahkan program ini sifatnya bantuan, makanya warga hanya diberi anggaran Rp 500 ribu.

“Awalnya warga yang mengusulkan. Memang anggaran Rp 500 ribu itu hasil kesepakatan bersama,” ujarnya.

Mengenai keberatan warga yang dituntut mendahulukan pembelian kambing, Khairul menjelaskan kebijakan itu sebagai antisipasi penyelewengan penggunaan anggaran.

“Kita menghindari penyelewengan anggaran. Makanya warga harus menunjukkan kambing yang dibelinya, setelah itu baru disalurkan bantuan uangnya,” kata Khairul.

Khairul menegaskan pihaknya sangat serius mengelola peternakan kambing ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia pun sudah memiliki program lanjutan yaitu mengalokasikan ADD 2020 untuk perawatan kesehatan kambing.

“Nanti kita adakan perawatan semacam suntik untuk menghindari penyakit kudis,” tuturnya. (*)