PPP: Anggota DPRA jangan Ngotot dengan Kepentingan Diri dalam Pembentukan AKD

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh angkat bicara mengenai kisruh perebutan alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRA baru-baru ini.

Ketua DPW PPP Aceh, Tgk Amri M Ali kepada Serambinews.com, Kamis (9/1/2020) mengatakan bahwa kekisruhan yang terjadi akibat perebutan AKD sangat memprihatinkan.

“Pada dasarnya semua anggota DPRA adalah pemimpin ummat. Mereka seharusnya mampu memperlihatkan sikap kedewasaan dalam berpolitik,” katanya.

Semua sikap egois dan ingin menang sendiri, menurut Tgk Amri, harus ditinggalkan.

Sebaliknya, sikap arif, bijak, dan berjiwa besar harus dikedepankan untuk kepentingan masyarakat dan Aceh secara umum.

“Anggota DPRA adalah wakil rakyat yang diamanahkan untuk memikirkan nasib rakyat setiap waktu. Berbagai fasilitas mulai dari gaji, tunjangan, SPPD dan fasilitas lainnya diberikan, agar mereka memiliki kemudahan dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Oleh karenanya, para wakil rakyat tidak boleh ngotot mengutamakan kepentingan diri dan kelompoknya.

Persatuan, kebersamaan dan semangat silaturrahmi dalam keberagaman, lanjut Tgk Amri, merupakan syarat mutlak yang wajib diutamakan. 

Lebih lanjut Tgk Amri menyampaikan, saat ini rakyat Aceh sedang menantikan kinerja anggota DPRA terutama terkait dengan kepentingan rakyat.

“Apabila anggota DPRA mengabaikan kepentingan rakyat yang lebih besar dengan menciptakan konflik dan kisruh dalam merebut jabatan alat kelengkapan DPR Aceh, berarti mereka telah menyakiti perasaan dan harapan rakyat Aceh,” ungkap dia.

Karena itu, PPPP berharap agar semua pihak dalam DPRA menekan egonya masing-masing.

“Semua pihak harus berjiwa besar dengan melakukan distribusi jabatan Alat Kelengkapan Dewan secara kompromi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, rapat paripurna dengan agenda penetapan AKD di DPRA, Selasa (31/12/2019) berakhir ricuh.

Kericuhan diduga karena Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar ingin menguasai pimpinan komisi V dan VI yang sebelumnya akan diambil oleh Fraksi PNA dan Fraksi PKS.