Dana JKA 2020 Defisit, Ini Tanggapan Juru Bicara Pemerintah Aceh 

Laporan Masrizal | Banda Aceh 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pemerintah Aceh akan menyesuaikan anggaran Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tahun 2020 dengan regulasi terbaru untuk memberikan jaminan kesehatan bagi penduduk Aceh, sesuai amanat Qanun Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesehatan.

Hal tersebut disampaikan  Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani menangapi pemberitaan berjudul  ‘Dana JKA Tahun Ini Defisit, Hanya Cukup Sampai Mei 2020’ yang tayang Kamis (9/1/2020).

“Defisit anggaran JKA harus kita diatasi bersama untuk kesinambungan jaminan kesehatan bagi pendudukan Aceh,” ujar pria yang akrap disapa SAG itu.

• Dana JKA Tahun Ini Defisit, Hanya Cukup Sampai Mei 2020  

Ia menjelaskan, alokasi anggaran JKA dalam APBA 2020 dihitung Rp 23.000/jiwa/bulan, sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Namun, setelah APBA 2020 disahkan DPRA pada 25 September 2019, keluar Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166 tahun 2019 yang mengatur perubahan iuran jaminan kesehatan peserta JKN yang didaftar pemerintah daerah menjadi Rp 42.000/jiwa/bulan.

Akibat perubahan iuran tersebut, lanjutnya, otomatis alokasi anggaran untuk program JKA harus disesuaikan, karena jumlah pendududuk Aceh yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan mencapai 2.090.660 jiwa. 

• Siswa Banda Aceh Meninggal di Ulee Lheue Setelah Motornya Menabrak Bagian Belakang Truk

“Anggaran JKA 2020 yang telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Angaran (DPA) Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh sekitar Rp 478,4 miliar.

Sedangkan kebutuhan iuran peserta JKA yang terdaftar di BPJS Kesehatan mencapai Rp 1,054 triliun,” sebut SAG.

Terkait kekurangan dana tersebut, Pemerintah Aceh, lanjut SAG, akan bekerja keras meminimalisir defisit anggaran JKA 2020 melalui berbagai strategi.(*)