SKPA Usul Anggaran Pelatihan Capai Setengah Triliun dalam APBA 2020, Beli Tas Hingga Jasa Narasumber

Berdasarkan Pergub Penjabaran APBA 2020, anggaran untuk kegiatan pelatihan mencapai angka Rp 573 miliar yang mana sebagiannya dari dana otsus.

Laporan Masrizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Total anggaran pelatihan yang diusulkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dalam APBA 2020 mencapai setengan triliun rupiah lebih 

Dana pelatihan ini terdiri atas berbagai nama mata anggaran. 

Berdasarkan Pergub Penjabaran APBA 2020, anggaran untuk kegiatan pelatihan mencapai angka Rp 573 miliar yang mana sebagiannya dari dana otsus.

Alokasi dana pelatihan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dimana dalam APBA 2018 dikucurkan sebesar Rp 521 miliar dan APBA-P 2019 mencapai Rp 547 miliar.

Anggaran untuk berbagai kegiatan pelatihan ini terdapat pada enam pos yaitu belanja tas kegiatan/perlengkapan peserta Rp 29,423,755,868.

• Warga Hibahkan Tanah untuk Pembangunan Jembatan Ulee Raket

• Warga Gampong Baroe Peudada Kesulitan Air Bersih, Ini Harapan Masyarakat

• Ini Surat Wali Kota Lhokseumawe Terkait Pramusaji Wanita tak Boleh Kerja di Atas Pukul 21.00 WIB

Kemudian belanja jasa transport dan uang saku peserta Rp 102,234,548,450.

Selanjutnya, belanja sewa gedung/kantor/tempat Rp 210,140,650,000, belanja makanan dan minuman pelatihan/kegiatan Rp 95,215,471,899.

Selanjutnya belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Rp 27,986,500,400, dan belanja jasa narasumber/tenaga ahli/peneliti Rp 108,429,836,412.

Koordinator Masyarakat Pengawal Otsus (MPO) Aceh, Syakya Meirizal kepada Serambinews.com, Senin (13/1/2020) menyampaikan kegiatan pelatihan ini terdapat pada hampir semua SKPA.

"Sejumlah SKPA nonteknis malah menjadikan kegiatan pelatihan tersebut sebagai program favorit," kata Syakya Meirizal.

Bahkan, sambungnya, setiap menjelang akhir tahun anggaran, ada fenomena semua hotel di Aceh semakin sesak dengan berbagai kegiatan pelatihan.

Karena dalam setiap APBA-P selalu ada tambahan anggaran yang signifikan untuk kegiatan pelatihan.

"Parahnya, pelatihan-pelatihan tersebut merupakan program copy paste dari tahun-tahun sebelumnya," sebutnya.

Dinas Pendidikan misalnya, lanjut Syakya, merupakan SKPA yang paling banyak menghabiskan anggaran untuk kegiatan pelatihan.

Ada ratusan paket pelatihan dengan anggaran ratusan juta hingga miliaran rupiah per kegiatan di SKPA tersebut.

"Umumnya pelatihan di Dinas Pendidikan ditujukan untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar," ungkap dia.

Ironisnya, setelah bertahun-tahun menghabiskan anggaran ratusan miliar untuk pelatihan guru, namun kualitas mutu pendidikan Aceh masih terjerambak diperingkat 28 nasional.

"Ini jelas tidak berbasis pada asas kebutuhan dan mengabaikan prinsip evidence based planning dalam proses perencanaan anggaran," tambah dia lagi.

Karena itu MPO Aceh pertanyakan, apa manfaat pelatihan tersebut selama ini bagi rakyat dan Pemerintah Aceh?

Kalau dikatakan untuk peningkatan kapasitas dan kinerja birokrasi, tapi faktanya SKPA yang banyak buat pelatihan malah dapat rapor merah setiap tahun.

"Tak ada parameter terukur untuk menilai output dan outcome dari program ini, sehingga terkesan hanya sekadar menghambur-hamburkan uang rakyat," pungkasnya. (*)