Besok, Pemkab Pidie Jaya Gelar Maulid Akbar di Halaman Kantor Bupati, Ini Agenda dan Penceramahnya

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maulid akbar tahun ini juga akan digelar di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya kawasan Meureudu.

Laporan Abdullah Gani | Pidie Jaya

SERAMBINEWS,COM, MEUREUDU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie Jaya akan melaksanakan maulid akbar 1441 Hijriah, besok, Kamis (16/1/2020). 

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, maulid akbar tahun ini juga akan digelar di halaman Kantor Bupati Pidie Jaya kawasan Meureudu.

Informasi dihimpun Serambinews.com, acara ini akan diawali zikir bersama dan penyantunan puluhan anak yatim dari sejumlah kecamatan di Pidie Jaya. 

Untuk menyukseskan syiar islam, hingga Rabu (15/1/2020) sore ini, panitia terus membenahi atau menyiapkan berbagai hal.

Puluhan tenda dan sebuah panggung utama kini sudah rampung.

• Korban Hanyut dari Aceh Tengah Ditemukan Meninggal di Sungai Samar Kilang, Di Lokasi Air Berputar

• Keluarga Miskin Dipasang Stiker, Dinsos Aceh Keliling ke 17 Kabupaten/Kota

• Puluhan Pelajar SMP 2 Susoh Abdya Masih Belajar di Ruang UKS, Atap Copot Diterbang Angin Diperbaiki

Kepala Dinas Syariat Islam (DSI) Pidie Jaya, Ir Puteh Manaf, yang juga panitia pelaksana acara ini mengatakan persiapan di lokasi tempat acara ini sudah rampung. 

"Hanya tinggal finishing saja," kata Ir Puteh Manaf menjawab Serambinews.com, Rabu (15/1/2020) sore. 

Ir Puteh Manaf mengatakan zikir akan dipimpin para pemuka agama setempat.

Sedangkan ceramah akan disampaikan Ketua MPU Aceh Barat, Tgk H Abdurrani Adian. 

Setelah sederetan agenda selesai, terakhir dilanjutkan acara pajoh bu molod (makan nasi maulid) yang  ditandai dengan pukul beduk atau peh tambo.

Ditanya tentang kesiapan hidangan sekaligus jumlah masyarakat yang diundang, Puteh mengatakan, makanan yang disiapkan kurang lebih 9.500 porsi.

Sedangkan undangan sekitar 6.000 orang dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pejabat baik dari provinsi maupun kabupaten tetangga hingga masyarakat biasa.

Hidangan berasal dari semua satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK), termasuk dari Bupati/Wabup, Sekda, para asisten, TP-PKK/Dharma Wanita Pembangunan.

Selanjutnya dari MPU, Baitul Mal, MAA, DPRK, Camat serta sejumlah instansi vertikal, BUMD serta BUMN. (*)