Menhan Pantau Kasus Asabri, Prabowo Ingin Pastikan Dana Prajurit TNI Aman

SERAMBINEWS.COM - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, menyatakan memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kasus korupsi di tubuh PT Asabri.

Pernyataan ini disampaikan oleh Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Menhan berkepentingan dengan kasus Asabri meski Asabri adalah BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN," ujarnya yang dilansir dari Kompas.com.

Hal ini dikarenakan dugaan kasus korupsi Asabri ini menyangkut dengan TNI.

• Warga Geumpang yang Ditusuk di Kawasan Tambang Emas Meninggal di Rumah Sakit

"Namun dari total aset PT Asabri Rp 35,188 triliun, berasal dari uang iuran pensiun prajurit TNI/Polri dan PNS TNI/Polri," imbuhnya.

"Di mana dari total gaji pokok mereka setiap bulan dipotong 4,75 persen untuk iuran pensiun dan 3,25 persen untuk tunjangan hari tua," jelas Dahnil.

• Mahasiswa dan Cewek ABG Ditemukan Berduan dalam WC, Mereka Sedang Melakukan Ini

Dahnil mengatakan setelah mendapatkan informasi terkait kasus Asabri ini, Prabowo terus memantau sembari menunggu data dan laporan yang sedang disiapkan Kementerian BUMN.

Mengingat Asabri adalah perusahan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN.

Prabowo juga tengah mempelajari laporan-laporan yang disampaikan dari pihak auditor yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Ketika mendapat laporan terkait dugaan korupsi di Asabri, Menhan sedang mempelajari dan menunggu informasi lengkap permasalahannya dari Menteri BUMN dan BPK," jelas Dahnil.

• Kejagung Angkut Mercedes Benz dan Motor Harley Milik Tersangka Kasus Jiwasraya

Jubir Menhan ini juga menyebut saat ini Prabowo hanya memastikan adanya dugaan kasus korupsi di Asabri tidak mengganggu dana pensiun prajurit .

Prabowo ingin memastikan keamanan dana tersebut.

Selain itu, menurut Dahnil, Menhan juga tengah berusaha menenangkan para prajurit dan pensiunan TNI.

"Pak Prabowo berusaha menenangkan supaya prajurit, para pensiunan tetap tenang," ujar Dahnil yang dikutip dari Kompas.com.

Diberitakan isu Asabri mulai mencuat dari pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.