Berita Aceh Singkil

Perkantoran di Aceh Singkil belum Patuhi Qanun Kawasan Tanpa Rokok

Qanun juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar berupa denda Rp 5 juta atau kurungan lima bulan.

Perkantoran di Aceh Singkil belum Patuhi Qanun Kawasan Tanpa Rokok
For Serambinews.com
Asmaruddin Kabag Hukum Setdakab Aceh Singkil 

Qanun juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar berupa denda Rp 5 juta atau kurungan lima bulan.

Laporan Dede Rosadi I Aceh Singkil

SERAMBINEWS.COM, SINGKIL - Perkantoran di Kabupaten Aceh Singkil, mayoritas belum menjalankan Qanun Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Tak mengherankan jika masuk ke kantor pemerintahan di Aceh Singkil, terlihat masih banyak yang bebas merokok.

Termasuk di kantor yang telah memasang logo kawasan tanpa rokok seperti di kantor bupati dan kantor DPRK. Kerap terlihat ada yang bebas merokok, termasuk pejabatnya.

Padahal qanun tanpa kwasan rokok tersebut sudah dua tahun berlaku.

Qanun juga mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar berupa denda Rp 5 juta atau kurungan lima bulan.

Korban Gempa Pidie Jaya Butuh Bantuan untuk Perbaikan Rumahnya yang Sudah Miring, Begini Kata Camat

Zulfani Saputra Ketua Karang Taruna Krueng Simpo, Siap Perangi Narkoba

Ini Jumlah Peserta UN SMA/MA di Bireuen, dari yang Terbanyak Hingga Paling Sedikit

Kabag Hukum Setdakab Aceh Singkil, Asmaruddin, Rabu (15/1/2020) mengatakan, sejauh ini baru sekolah yang terapkan kawasan tanpa rokok.

Terkait hal itu, ia menyatakan, mulai pertengahan tahun ini perkantoran dan fasilitas pelayanan kesehatan wajib melaksanakan Qanun Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Saat ini peraturan bupati tentang juknis Qanum KTR sedang disusun. Targetnya pertengan tahun ini semua fasilitas KTR sudah diterapkan," kata Asmaruddin.

Berdasarkan Qanun Aceh Singkil Nomor 1 tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain melarang merokok di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar.

Kemudian di tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat kerja dan angkutan umum.

Bagi pelanggarnya dikenakan sanksi denda Rp 5 juta atau kurungan lima bulan.(*)

Penulis: Dede Rosadi
Editor: Nur Nihayati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved