Temui Menteri Perhubungan, Ini Diusul Bupati Aceh Timur, Pembangunan Bandara, Perubahaan Status PPN

Begitu juga penyelenggaraan kegiatan pelabuhan yang handal, dan berkemampuan yang tinggi, menjamin efesiensi dan mempunyai daya saing global untuk menunjang pembangunan aspek keselamatan, keamanan, perlingungan lingkungan maritim.

Melakukan konsolidasi bersama masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, melalui restrukturisasi dan reformasi peraturan merupakan program prioritas Kemenhub RI.

“Karena itu, kita atas nama Pemkab Aceh Timur mengharapkan penetapan status PPN Idi menjadi pelabuhan pengumpul yang berfungsi melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri.

Alih muat angkutan laut dalam negeri, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi,” ungkap Bupati.

Hal ini juga, ungkap Bupati, merupakan komitmen Aceh Timur, dalam mendukung terealisasinya percepatan pembungan prioritas nasional untuk kemajudna daerah.

Didepan Menteri Perhubungan RI itu, Bupati Rocky juga menjelaskan berbagai potensi alam Aceh Timur yang melimpah baik dari sektor perikanan yang hasil tangkapan nelayan mencapai ratusan ton per hari.

Begitu juga dengan potensi alam lainnya seperti sektor pertanian, seperti jagung, ubi, coklat dan lainnya. Bahkan daerahnya juga memiliki hasil perkebunan lainnya, seperti sawit dan karet serta pinang.

"Hasil alam yang melimpah serta potensi lainnya mengharuskan Kabupaten Aceh Timur memiliki Pelabuhan Pengumpul yang akan mengangkut hasil alam dari Aceh Timur ke beberapa propinsi lain di Indonesia.

Jika hal ini terwujud, maka lapangan kerja terbuka serta dapat mengurangi biaya yang lebih besar dalam mengangkut hasil alam melalui darat," sebut Rocky.

Sebagai pendukung daerah, Rocky mengaku daerahnya telah memiliki industri migas yang telah berproduksi, sehingga sangat mendukung keberadaan Pelabuhan Pengumpul nantinya terbangun di Aceh Timur.

"Demi kemajuan daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka kita siap menjumpai para menteri terkait di Jakarta," tutur Rocky.

Dalam pertemuan itu juga, Bupati Aceh Timur menyerahkan surat resmi yang ditujukan ke Menteri Perhubungan RI di Jakarta. Bahkan surat yang ditandatanganinya itu ikut ditembuskan ke Komisi V DPR-RI di Jakarta.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI di Jakarta, Plt. Gubernur Aceh dan DPR Aceh di Banda Aceh serta DPR Kabupaten Aceh Timur di Idi. (*)