Info Subulussalam
Wali Kota Subulussalam Minta Semua Aparatur Desa Didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan
Imbauan kepada semua aparatur desa di daerahnya itu agar segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Perlindungan Ketenagakerjaan.
Imbauan kepada semua aparatur desa di daerahnya itu agar segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Perlindungan Ketenagakerjaan.
Laporan Humas dan Protokol Subulussalam/Hanafi
SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Wali Kota Subulussalam, H Affan Alfian Bintang SE, menyampaikan imbauan kepada semua aparatur desa.
Imbauan kepada semua aparatur desa di daerahnya itu agar segera berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk Program Perlindungan Ketenagakerjaan.
Affan menyampaikan hal ini dalam sambutannya dibacakan Asisten I Drs M Yakub KS, MM, saat rapat evaluasi kepesertaan perangkat desa dan sosialisasi PP Nomor 82 Tahun 2019.
Rapat ini berlangsung di Hermes One Subulussalam Hotel, Kamis (20/2/2020).
M Yakub menyampaikan BPJS Ketenagakerjaan merupakan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menjalankan jaminan sosial ketenaga kerjaaan.
Khususnya bagi aparatur desa di Kota Subulussalam.
• Masuk Rumah Kos dan Langsung Buka Baju, Remaja 18 Tahun Ini Coba Perkosa Wanita 39 Tahun
• Abdullah Puteh akan Promosi Kopi Gayo Saat Kunjungan ke Finlandia
• Ngemis di Pinggir Jalan, Bocil ini Todong Pistol Mainan Minta Uang Lebih, Akhirnya Ditangkap Polisi
"Oleh karena itu, Pemko Subulussalam terus mendorong pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Tujuannya untuk peningkatakan ekonomi masyarakat serta melindungi masyarakat dari kemiskinan," kata Yakub di hadapan perangkat desa.
Wali Kota Subulussalam Affan Bintang menginstruksikan perangkat desa yang hadir agar segera berkoordinasi dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan.
Koordinasi ini untuk mendaftarkan semua perangkat desa mulai kepala desa, sekretaris, bendahara, kadus, pengurus keagamaan maupun petugas desa lainnya.
"BPJS Ketenagakerjaan diharapkan terus meningkatkan sosialisasi kepada seluruh komponen pekerja yang ada di Kota Subulussalam khususnya aparatur desa dengan berkoordinasi dengan dinas terkait," tandas Yakub
Sementara Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Meulaboh Mulyana memaparkan tahun 2018 di Kota Subulussalam baru 40 desa yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Dengan jumlah ini, kata Mulyana masih ada 42 desa lagi yang belum terdaftar jadi peserta BPJS ketenagakerjaan.
Acara itu pun dilanjutkan dengan penyerahan plakat BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemko Subulussalam yang diterima M Yakub.
Selanjutnya penyerahan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada ahli waris.
Masing-masing diserahkan uang santunan Rp 129.560.698 kepada tenaga kerja, yakni Vuvensius Sinaga.
Sedangkan kepada Sakban Pardosi senilai Rp 24 juta. (*)