ULP Tinjau Lokasi Sebelum Tender, Melihat Langsung Proyek Jalan Jantho-Lamno

BANDA ACEH - Ada hal berbeda dalam pelaksanaan lelang paket proyek jalan tembus Jantho, Aceh Besar-Lamno, Aceh Jaya pada tahun 2020 ini, terutama untuk paket proyek yang dikontrakkan dengan sistem multiyears. Pasalnya, Kepala Unit Layanan Pelelangan (ULP) Setda Aceh, Said Azhari bersama anggota kelompok kerja (pokja) lelang bidang infrastruktur diajak turun ke lokasi proyek untuk melihat kondisi riil lapangan.

"Sengaja kita ajak ke lokasi proyek supaya Kepala ULP bersama anggota pokjanya memiliki gambaran mengenai kondisi lapangan. Sehingga dalam penetapan pemenang tender nanti,  tidak salah pilih dan menetapkan rekanan yang benar-benar layak serta patut dalam mengerjakan proyek tersebut," kata Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek kepada Serambi, Jumat (21/2/2020), di lokasi proyek jalan Jantho-Lamno.

Ahmad Dadek menyebutkan, untuk kelanjutan pelaksanaan pembangunan jalan tembus Jantho-Lamno itu, pada tahun ini Pemerintah Aceh sudah mengalokasikan dana dalam APBA sebesar Rp 62 miliar. Anggaran itu akan digunakan untuk dua item, pertama senilai Rp 30 miliar untuk pembangunan tiga unit jembatan rangka baja pada ruas Jantho-perbatasan Aceh Jaya, dan sisanya Rp 32 miliar lagi, untuk pekerjaan penurunan elepasi/ketinggian badan jalan di kilometer 46 hingga 50, serta pembangunan lima unit box culver.

Sebelum paket tersebut ditender, papar Dadek, ia sengaja mengajak Kepala ULP dan anggota pokja lelang bidang infrastruktur ke lokasi jalan Jantho-Lamno. Hal ini, urainya, adalah sebagai tindak lanjut dari keluhan sejumlah kepala SKPA dan KPA lantaran banyak rekanan yang ditetapkan sebagai pemenang proyek oleh ULP tidak memiliki peralatan yang cukup dan lengkap, serta tenaga ahli memadai.

“Imbasnya, rekanan itu kewalahan dalam melaksanakan pekerjaan dan progres realisasi bulanannya sering tidak mencapai target. Kalau ditanya kenapa tidak mencapai target, alasannya selalu  klasik, mulai lokasi medannya berat dan di lokasi proyek sering hujan,” ungkap dia.

Untuk mencegah alasan klasik itu muncul lagi, tandas Dadek, dirinya meminta kepada Kepala ULP yang sudah melihat lansung  lokasi proyek, supaya tidak salah lagi dalam menetapkan pemenang tender proyek. “Pilihlah rekanan atau kontraktor yang profesional, punya peralatan cukup dan punya modal besar. Tujuannya, saat pelaksanaan pekerjaan yang dikontrakkan secara multiyears, ia bekerja tidak harus menunggu amparahan dana proyek dulu baru bekerja,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala ULP Setda Aceh, Said Azhari yang dimintai tanggapannya terkait kunjungan kerjanya ke lokasi proyek yang mau dikontrakkan dengan sistem multiyears mengaku, langkah yang ditempuh  Asisten II Setda Aceh, HT Ahmad Dadek tersebut sudah tepat. “Karena kami sebagai pihak yang akan memilih kontraktor dalam tender bebas, perlu juga turun ke lapangan untuk melihat kondisi medan yang mau dikerjakan seperti apa kesulitannya,” ujarnya.

Ia mengaku, antara ULP dengan dinas teknis sebagai pengusul paket proyek multiyears sering terjadi perbedaan pandangan dalam melihat para pemenang tender. Untuk mengurangi komplain dari pihak dinas, bebernya, dalam rapat evaluasi bulanan pelaksanaan paket proyek APBA, Plt Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah dan Sekda Taqwallah memerintahkan Kepala P2K, HT Ahmad Dadek harus mengajak Kepala ULP beserta anggota pokja untuk melakukan kunjungan lapangan sebelum pelelangan paket proyek fisik dengan sistem multiyears.

“Sehingga dalam pemilihan penetapan pemenang tender terbuka untuk paket proyek infrastruktur yang mau dikontrak dengan sistem multiyears, tidak salah pilih lagi dan jatuh kepada rekanan profesional yang sudah siap peralatan serta finansialnya,” tutup dia.(her)