Dirjen: Saya Bertanggung Jawab Tangani Konflik Gajah-Manusia

REDELONG - Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KSDAE KLHK), Wiratno, menegaskan, dirinya adalah pejabat yang bertanggung jawab penuh terhadap persoalan konflik gajah liar di Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Saya minta segera dihubungi apabila ada persoalan konflik gajah liar yang menimpa masyarakat di Pintu Rime Gayo. Tolong Pak simpan nomor telepon saya,” ujar Wiratno sambil meyakinkan masyarakat yang bekerumun di sampingnya. Tak cukup di situ, Pak Dirjen juga memanggil Kepala Seksi Konservasi Wilayah I Lhokseumawe BKSDA Aceh, Kamaruzzaman, untuk memberikan nomor teleponnya kepada masyarakat yang hadir saat itu. Pernyataan ini disampaikan Dirjen Wiratno setelah mendengar keluhan Ismail dan Ruhdi Ara, warga dan Sekretaris Kampung Negeri Antara, saat berkunjung ke CRU Das Peusangan, Senin (24/2/2020).

Dirjen datang ke Kampung Negeri Antara melihat langsung penanganan konflik gajah liar yang telah menimbulkan banyak kerugian harta benda sekaligus nyawa manusia. Dirjen hadir bersama Bupati Bener Meriah, Tgk Sarkawi dan Anggota DPR RI asal Aceh di Komisi IV, Muslim.

Seekor gajah mengalami luka parah di bagian kaki akibat kena jerat baja. Gajah tersebut diketahui terjerat di Kampung Paya Lah. Dirjen Wiratno mengatakan, gajah yang terluka itu akan diobati di Saree, Aceh Besar. "Setelah sembuh, gajah yang luka itu akan dikembalikan lagi ke kawasan ini," kata Wiratno.

Ismail dan Ruhdi sebelumnya mengkhawatirkan apabila gajah yang terluka itu dibawa keluar dari kampung Negeri Antara, maka akan ada rombongan gajah lain yang datang ke kampung tersebut membuat kerusakan. "Pengalaman kami selama ini begitu. Jadi, tolong siapa yang bertanggung jawab jika ini terjadi," kata Ruhdi.

Menjawab itu, Dirjen Wiratno memastikan bahwa dirinya yang bertanggung jawab penuh. "Saya tanggung jawab," tukasnya berulang-ulang. Menjawab harapan masyarakat tentang langkah yang diambil Dirjen KSDE dalam penanganan gajah, Wiratno menyatakan,  akan dibangun pembatas (barier) buatan dan pembatas alam dengan menanam tanaman yang tidak disukai gajah, dan kabel kejut. "Kita akan koreksi anggaran BKSDA Aceh untuk menangani persoalan ini," kata Dirjen.

Anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, berjanji akan mengawal seluruh kebijakan yang diambil dalam penanganan konflik gajah di Bener Meriah. "Konflik gajah ini harus mendapat penanganan cepat dan terpadu. Kita mulai dari Bener Meriah. Saya selaku wakil rakyat di Komisi IV siap mengawalnya," tukas Muslim.

Ia datang ke Bener Meriah bersama Dirjen KSDAE, sebagai wujud keseriusan menuntaskan persoalan gajah. "Ini tidak bisa ditangani sendiri. Harus bersama-sama. Karenanya kita harapkan Dirjen KSDAE segera punya langkah tepat dan cepat mengatasi masalah ini," lanjut Muslim, politisi Partai Demokrat.

Menurutnya, hewan berbelai panjang itu bisa dijadikan aset pariwisata dengan mengembangkan ekowisata di Bener Meriah. "Bayangan saya begitu. Gajahnya selamat. Masyarakat tidak cemas, dan ekonomi menguntungkan," sarannya. (bud/fik)