Dewan Minta Mobil Dinas di Abdya Dipasang Stiker, Ini Alasannya 

"Sering kami jumpai, mobil dinas itu dipakai pelat hitam saat pergi liburan, agar dianggap mobil pribadi," ujar ketua DPRK Abdya, Ikhsan.

Laporan Rahmat Saputra I Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Ketua Komisi D DPRK Aceh Barat Daya (Abdya), Ikhsan menilai banyak mobil dinas milik pemerintah setempat sering disalahgunakan oleh oknum pejabat.

Hasil temuannya di lapangan, saat hari libur atau pejabat tersebut ke luar daerah mobil pelat merah itu, sering diganti menggunakan pelat hitam.

Oleh karena itu, identitas aset negara itu berubah wujud seakan-akan jadi milik pribadi.

Untuk itu, Ikhsan meminta Bupati Abdya, Akmal Ibrahim SH untuk mengeluarkan intruksi  pemasangan stiker berupa logo pemerintah kabupaten di setiap mobil dinas yang ada di Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

"Sering kami jumpai, mobil dinas itu dipakai pelat hitam saat pergi liburan, agar dianggap mobil pribadi," ujar Ikhsan.

• Ibu-ibu Demo Kantor Keuchik Kareung Blang Mangat, Ini Tuntutannya

• Dinkes Nagan Raya dan Puskesmas Jeuram Obati Massal Pasien Scabies di Desa Krueng Ceuko Seunangan

• Husnuzhon Cedera, Kemungkinan tak Bisa Bela Perisiraja Lawan Bhayangkara FC Sabtu Malam

Padahal, kata Ikhsan, tujuan diberikan kendaraan untuk memudahkan pejabat tersebut dalam menjalankan tugas.

Namun, sambungnya, pihaknya menemukan, mobil tersebut dipakai diluar dinas dan diluat urusan kerja.

"Mobil dinas ini kalau dibawa ke luar Abdya sering kali diganti pelat, karena itu Bupati perlu membuat instruksi agar semuanya dipasang stiker berlogo Pemkab," tegas politisi asal Kuala Batee ini.

Menurut Ikhsan, pemasang stiker logo Pemkab itu penting untuk mengantisipasi penyalahggunaan mobil dinas, dan sebagai langkah penertiban aset negara.

"Ini sebagai bentuk transparansi dan mengurangi penyalahgunaan aset negara," cetusnya.

Dengan adanya pemasangan stiker logo Pemkab, tambah Ikhsan, maka akan memberi kemudahan bagi masyarakat mengetahui aset berjalan pemerintah tersebut.

"Sehingga, masyarakat juga bisa secara langsung mengawasi penggunaan mobil yang dibeli dengan uang rakyat itu," katanya.

Dengan demikian, katanya, maka para pejabat yang memakai kendaraan negara itu, akan lebih hati-hati dan tidak disalah gunakan.