DPRK Pidie Jaya Minta BMK Bantu Pengentasan Kemiskinan Melalui Penyaluran Zakat dan Infak

Laporan Idris Ismail | Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Guna memberdayakan perekononiam masyarakat lewat penyuran dana Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten (BMK) pihak Panitia Khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya (Pijay) mendesak pengurus BMK setempat untuk merubah program monoton penyaluran dana amanah umat itu secara tepat lewat pengembangan usaha dan investasi.

Sebelumnya Baitul Mal lebih cenderung menyalurkan dana dalam bentuk pembangunan rumah duafa dan pembagian zakat kepada ribuan warga dalam jumlah relatif kecil  manfaat yang  nikmati dalam tempo singkat.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RPJM DPRK Pijay, Saifullah didampingi anggota Pansus, Nazaruddin Ismail SPdI kepada Serambimews.com, Rabu (11/3/2020) mengatakan, sebagai lembaga pelanyanan publik BMK musti dilakukan langkah terobosan bagi pengembangan strategi dalam mengentaskan kemiskinan lewat program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak tefokus pada program monoton yaitu penyaluran zakat kepada ribuan warga miskin yang hanya dirasakan manfaat sesaat saja serta pembangunan rumah duafa yang hanya dinikmati segelintir orang saja pada setiap tahun.

"Sebagaimana amanat Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Maka perlu ditekankan agar pengurus Baitul Mal kedepan dalam menjalan tugas untuk lebih peka melakukan penyaluran dana umat tersebut sesuai dengan kondisi, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran,"sebut Saifullah.

Hal ini mengingat klaim Kabupaten Pijay berada pada posisi lima besar daerah termiskin di Aceh. Maka seiring dengan klaim sosial demikian, diharapkan BMK kedepan  bisa menyusun program yang dapat miminimalisir angka kemiskinan.

Adapun salah satu kiat menurunkan angka kemiskinan tersebut pengurus BMK kedepan dapat memberikan atau menyalurkan zakat produktif kepada keluarga yang kurang mampu dengan cara memberi modal usaha yang memadai sekaligus dibentuk tim independen dalam rangka menyeleksi kelompok usaha dimaksud. 

Patut diketahui selama belasan tahun di Pijay penyaluran dana per KK Rp 300.000 untuk ribuan fakir miskin yang dilakukan setelah dikaji sangatlah tidak efesien dan justru tidak tepat. Hanya dalam tempo relatif singkat mamfaat yang dirasakan lenyap.

Demikian halnya dengan  pembangunan rumah duafa untuk lima tahun kedepan ditiadakan saja.  Hal ini mengingat setiap tahun pada 222 gampong di Pijay melalui dana gampong telah diprogramkan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin lima unit serta  program rehab rumah kepada yang berhak.  

"Jadi BMK kedepan dapat memfokuskan penyaluran dana yang lebih akurat dana bisa berdampak secara langsung pengentasan kemiskinan terhadap para Mustahiq dengan merombak pola program berbasis pro pengentasan kemiskinan,"jelanya.

Ditambahkan Nazaruddin Ismail,  dengan adanya program tersebut setiap tahun bisa membantu 200 Kepala Keluarga (KK) dengan bantuan modal usaha sebesar Rp 5 juta rupiah atau 1 milyar rupiah setiap tahun  dari sumber infaq dan zakat maka dalam tempo lima tahun akan mengurangi 1.000 KK miskin atau setara 1,3 % warga Pijay.

Sekretaris BMK Pijay, Drs Akrami MPd kepada Serambinews.com, Rabu (11/3/2020) pihaknya tetap komit menjakankan tugas p3lanyanan publik ini sesuai dengan visi dan misi pimpinan daerah (H Aiyub Abbas dan H Said Mulyadi SE MSi) yaitu dengan penwrapan pola kerja menurunkan angka kemiskinan lewat program-program penyaluran dana umat tersebut.

"Ada tiga item yang menjadi fokus yaitu investasi, penyertaan modal, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,"sebutnya.

Sementara untuk program penyaluran dana bagi para fakir miskin, amil serta yang lainnya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dengan delapan senif penyaluran.(*)

• VIDEO - Ronaldinho di Penjara, Lionel Messi Siapkan Rp 64 Miliar

• Hasil Lengkap All England 2020 - Jonatan Christie, Anthoy Ginting dan Tommy Sugiarto Angkat Koper

• VIDEO - Berkunjung ke Indonesia, Raja Belanda Willem-Alexander Minta Maaf di Hadapan Presiden Jokowi

• VIDEO - Setelah Hampir 2 Abad, Kerajaan Belanda Kembalikan Keris Pangeran Diponegoro