Aceh Hebat

Plt Gubernur Aceh Luncurkan Aplikasi SIM Pertanahan, Ini Tujuan dan Manfaatnya

Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meresmikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Simtanah), Kamis (12/3/2020).

HUMAS PEMERINTAH ACEH
Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, menyerahkan secara simbolis Sertifikat tanah kepada masyarakat pada lunching aplikasi simtanah di gedung seraba guna Setda Aceh, Banda Aceh, Kamis (12/3/2020). Turut didampingi Asisten I Setda Aceh, M Jafar, dan Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra. 

Plt Gubernur Aceh Luncurkan Aplikasi Simtanah, Ini Tujuan dan Manfaatnya

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, meresmikan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (Simtanah), Kamis (12/3/2020).

Aplikasi pionir di bawah Dinas Pertanahan Aceh itu dibuat untuk mendukung terwujudnya pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT), khususnya unttuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi pertanahan.

Plt Gubernur mengatakan, program Sistem Informasi Aceh Terpadu (SIAT) merupakan bagian dari 15 program unggulan Pemerintah Aceh yang telah disusun dalam RPJM Aceh Tahun 2017-2022.

Program unggulan itu bertujuan untuk menyediakan data yang valid dan terintegrasi yang dapat digunakan untuk semua sektor dan pelayanan masyarakat, sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Plt Gubernur berharap, aplikasi Simtanah tersebut bisa berjalan dengan maksimal dan berkelanjutan sehingga bisa menjadi fasilisator pengelolaan informasi manajemen pertanahan dan konflik-konflik pertanahan dapat dicegah.

Dalam kesempatan itu, Nova juga menyinggung persoalan pengalihan kewenangan pertanahan di Aceh.

Ia mengatakan, tahun 2015 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 23 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh menjadi Badan Pertanahan Aceh.

“Peraturan ini diterbitkan atas dasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yaitu pada pasal 253 yang berbunyi, kantor Wilayah BPN Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi perangkat daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota paling lambat awal tahun anggaran 2008,” kata Nova.

Namun demikian, lanjut Nova, hingga saat ini Pengalihan Kantor Wilayah BPN Aceh juga belum terealisasi.

Halaman
123
Editor: Safriadi Syahbuddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved