Berita Aceh Utara

Pemerintah Aceh Diminta Pastikan Stok Bahan Pokok untuk Masyarakat Mencukupi

Pemerintah Aceh diminta dapat memastikan agar kebutuhan pokok untuk masyarakat mencukupi jika Pemerintah Pusat menerapkan Lock Down (penguncian akses

SERAMBINEWS.COM/JAFARUDDIN
Pj Koordinator Pos Bantuan Hak Asasi Manusia (HAM) Aceh Utara, Fauzan SH.  

Pemerintah Aceh Diminta Pastikan Stok Bahan Pokok Untuk Masyarakat Mencukupi 

 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

 

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Pemerintah Aceh diminta dapat memastikan agar kebutuhan pokok untuk masyarakat mencukupi jika Pemerintah Pusat menerapkan Lock Down (penguncian akses masuk dan keluar) nantinya untuk pencegahan penyebaran virus corona.

Karena itu Pemerintah Aceh dapat mempersiapkannya dari sekarang, sehingga jika hal itu sudah terjadi, Aceh sudah siap menghadapinya. 

“Pemerintah harus memiliki persiapan ke depan seperti stok kebutuhan sembako untuk masa panik nantinya,” ujar Pj Koordinator Pos Bantuan HAM Aceh Utara Fauzan SH dalam siaran pers kepada Serambinews.com, Sabtu (21/3/2020). 

Disebutkan, sebab jika suatu saat beberapa wilayah yang harus ditutup akses masuk dan keluar akan terhentinya pasokan bahan pangan dari Sumatera Utara, Aceh harus mampu bertahan untuk masa panik. 

“Sebab kebutuhan pangan saat ini sudah mengalami kenaikan, bisa dibayangkan jika kebutuhan sembako tersebut tidak terpenuhi atau tidak ada di pasaran, karena itu tugas pemerintah” kata Fauzan. 

Disebutkan, dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyebutkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. 

\

Cek Posko Penanggulangan Corona Subulussalam, Walkot Bintang: Semua Harus Bergerak

Bupati Aceh Tengah Shabela Cek Cadangan Beras di Gudang Dolog

Viral, Pasangan Pengantin Ini Menikah dari Luar Pagar Agar Terhindar dari Virus Corona

Bahkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga menjamin setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. “Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia,” katanya. 

Menurut Fauzan saat ini, masker sangat susah untuk didapat jika pun ada, harga melambung tinggi. Ketersediaan masker harus ditindak lanjuti. “Pemerintah bisa memberdayakan kaum emak-emak atau para penjahit yang ada di desa untuk menjahit masker yang bisa dicuci,” katanya. 

Sehingga lebih steril. Kegiatan ini tapi harus melibatkan tenaga kesehatan dalam proses pelatihan pembuatan masker, termasuk kain jenis apa yang paling baik, lapisan apa yang baik menahan virus. 

“Pemerintah perlu mengintruksikan ke keuchik untuk mendukung program pembuatan masker ini dengan dana desa, karena masker-masker ini nanti akan dijual, keuntungan dari masker tersebut akan menjadi pemasukan bagi desa,” kata Fauzan. 

Dengan demikian kata pengacara tersebut, masker tersedia lagi, dan para kaum emak-emak dan penjahit mendapatkan pendapatan, serta dana desa dapat terserap dan mendapatkan keuntungan.(*)

9 Tenaga Medis RSUD Cut Nyak Dhien Diisolasi, Setelah Tangani Seorang PDP Covid-19 di Meulaboh

Cek Posko Penanggulangan Corona Subulussalam, Walkot Bintang: Semua Harus Bergerak

Pemkab Bireuen Bangun Dapur Umum Untuk Korban Kebakaran Pulo Ara

Penulis: Jafaruddin
Editor: Jalimin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved