Merah Sakti Minta Kejari Usut Tuntas Kasus Proyek Fiktif di Subulussalam, Biar Jelas Dalangnya

Merah Sakti menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Minggu (22/3/2020).

Laporan Khalidin I Subulussalam

SERAMBINEWS.COM, SUBULUSSALAM – Mantan Wali Kota Subulussalam, H Merah Sakti SH, mengapresiasi aksi Kejaksaan Negeri (Kejari) Subulussalam. 

Ya, aksi dalam mengusut kasus dugaan proyek fiktif di daerah ini.

Merah Sakti menyampaikan hal ini dalam keterangan persnya kepada Serambinews.com, Minggu (22/3/2020).

”Tapi kami juga minta agar kasusnya diusut tuntas sehingga akan terungkap siapa dalangnya,” kata Merah Sakti. 

Merah Sakti mengatakan dalam pengusutan kasus dugaan proyek fiktif yang dilakukan Kejaksaan Subulussalam sudah sangat baik.

Namun kini katanya, publik menantikan aksi pengungkapan dalang dan penetapan tersangka.

• Klorokuin Bukan untuk Cegah Corona, Efek Sampingnya Sebabkan Ganggu Irama Jantung

• Medan Mulai Hentikan Pengiriman Gula ke Pidie, Sejumlah Pedagang Mengeluh

• Seorang Pria Nekat Rekam 2 Karyawati Apotek yang Sedang Mandi, Pelaku Ngaku Cuma Iseng

Dikatakan, pengungkapan dalang ini perlu guna menghindari terjadinya asumsi liar di lapangan.

Apalagi, lanjut Merah Sakti, di beberapa percakapan di warung kopi, namanya ikut terseret dalam perkara lima proyek fiktif dan bantuan hibah tersebut.

Padahal menurut Sakti kasus ini bukan terjadi di saat kepemimpinannya.

Bukan hanya itu, Sakti juga memastikan selama sepuluh tahun memimpin Subulussalam belum pernah ada penggeledahan di kantor seperti yang terjadi awal bulan lalu.

Intinya, politisi Partai Golkar ini mendesak pihak Kejari Subulussalam segera menyeret pelaku utama kasus dugaan proyek fiktif dan bantuan hibah.

Kejaksaan diminta segera mengumumkan tersangkanya agar publik mengetahui siapa dalang kasus proyek fiktif ini.

”Selaku mantan wali kota dan masyarakat saya meminta pihak kejaksaan segera ungkap dalang proyek fiktif, seret pelakunya siapapun dia,” tegas Sakti.

Sebelumnya, Penyidik Kejari Subulussalam, Rabu (11/3/2020) siang tadi dikabarkan kembali memeriksa sejumlah pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD).